3 ASN Pemprov Banten Dipecat, Terlibat Pungli hingga Asusila

Ai menjelaskan, satu PPPK yang menjadi aktor utama pungli dijatuhi sanksi PHK. Sementara tiga pegawai lainnya yang berperan sebagai perantara dikenai hukuman disiplin tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen. Satu pegawai dipotong selama enam bulan, sedangkan dua lainnya selama sembilan bulan.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan ada permintaan uang kepada sejumlah PPPK dengan dalih balas jasa. Peran tiga pegawai lainnya berbeda-beda, ada yang membantu memanggil, mencarikan pinjaman ke Bank Banten, hingga membantu penyelesaian input e-Kinerja dan menerima imbalan," kata Ai, Selasa (4/8/2026).

Menurut Ai, praktik pungli berlangsung selama sekitar tiga hingga empat bulan pada 2025.
Meski terjadi tahun lalu, proses investigasi dan pemeriksaan terhadap para saksi membutuhkan waktu cukup lama sehingga baru dilakukan tahun ini.

"Intinya ada beberapa pegawai PPPK yang diminta uang oleh yang bersangkutan," ujarnya.

Selain kasus pungli, BKD juga menjatuhkan sanksi berat kepada guru PPPK SMAN 4 Kota Serang, Hidayatullah, yang sebelumnya divonis bersalah dalam kasus kekerasan seksual terhadap siswanya.

Berdasarkan putusan pengadilan dan hasil pemeriksaan internal, Pemprov Banten mengusulkan pemberhentian Hidayatullah sebagai PPPK kepada BKN.

Di sisi lain, dua ASN lainnya juga dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena mangkir bekerja melebihi batas yang diatur.

BKD juga menerima informasi dari instansi asal salah satu ASN tersebut, bahwa yang bersangkutan diduga memiliki persoalan penipuan sehingga tidak pernah masuk kerja selama puluhan hari. Namun, BKD belum memastikan apakah kasus tersebut telah masuk ke proses hukum.

"Untuk yang berturut-turut tidak masuk kerja, 10 hari saja sebenarnya sudah bisa diberhentikan. Kami sudah memberikan kesempatan, tetapi yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik," ujar Ai.