Lebak, IDN Times – Pemerintah pusat menetapkan seluas 528,69 hektare Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Lebak, Banten. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berharap kawasan tersebut benar-benar dikelola masyarakat setempat, bukan dimanfaatkan pihak lain melalui nama warga.
Penetapan WPR itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah menegaskan, tujuan pembentukan WPR adalah memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang. Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin status tambang rakyat hanya dijadikan kedok oleh investor atau pihak tertentu untuk menguasai aktivitas pertambangan.
“Tambang rakyat harus dikelola dan dinikmati oleh rakyat, bukan oleh yang lain,” kata Amir, Sabtu (18/7/2026).
Ia menambahkan, pengelolaan WPR harus benar-benar berpihak kepada warga lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai atas nama rakyat, tapi tidak dikelola oleh rakyat setempat,” ujarnya.
Amir mengungkapkan, Pemkab Lebak sebelumnya mengusulkan kawasan WPR seluas 2.100 hektare kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup sejumlah wilayah yang dinilai layak menjadi WPR, termasuk bekas area tambang PT Antam dan beberapa lokasi lain yang memenuhi persyaratan.
Menurut Amir, perluasan kawasan itu diusulkan agar lebih banyak masyarakat dapat memperoleh manfaat dari legalisasi pertambangan rakyat.
“Yang kami usulkan 2.100 hektare karena kami sangat mendukung WPR dikelola oleh masyarakat,” katanya.
Dalam keputusan Menteri ESDM, terdapat sembilan blok WPR komoditas emas yang ditetapkan di Kabupaten Lebak dengan total luas 528,69 hektare, yaitu:
Blok Cibarengkok 1: 92,79 hektare
Blok Cibarengkok 2: 91,09 hektare
Blok Cikate 1: 41,92 hektare
Blok Cikate 2: 53,85 hektare
Blok Cikate 3: 28,97 hektare
Blok Cikotok 1: 99,42 hektare
Blok Cikotok 2: 34,86 hektare
Blok Keboncau: 85,79 hektare
Blok Gunungkencana: 25,24 hektare
Pemerintah daerah berharap penetapan WPR tersebut menjadi pintu masuk bagi penambang tradisional untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.