Serang, IDN Times - Sebanyak 64 kendaraan dinas milik Pemerintah (Pemkot) Serang dinyatakan hilang atau tidak diketahui keberadaannya dengan nilai aset sebesar Rp6,9 miliar.
Hal itu diungkapkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan Banten.
Berdasarkan laporan dari BPK, kendaraan dinas yang hilang itu berasal dari DPRD Kota Serang sebanyak 3 kendaraan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) 50 kendaraan, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang 11 kendaraan.
Pengujian atas penyajian aset tetap peralatan dan mesin dilakukan secara uji petik pada lima perangkat daerah yaitu Sekretariat DPRD, Bapenda, DPKP, DPMPTSP, dan Dinas Perhubungan.
"Pemeriksaan fisik atas keberadaan aset tetap dilakukan oleh BPK bersama Bidang aset BPKAD dan Pengurus Barang di lima perangkat daerah yang diuji petik," bunyi dalam LHP BPK yang dikutip IDN Times, Minggu (9/6/2024).
Adapun aset yang hilang itu di antaranya kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, laptop/notebook, personal computer (PC), dan printer.
Dari rincian laporan, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat aset tetap peralatan dan mesin dengan total mencapai Rp10.723.386.293,99 yang hilang di Sekretariat DPRD, Bapenda, Dinas PKP, DPMPTSP, dan Dinas Perhubungan tidak dapat ditemukan keberadaannya.
Aset tersebut terdiri dari 64 unit kendaraan senilai Rp6.906.804.230,95 dan 533 unit barang elektronik senilai Rp3.816.582.063,04.
"Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 30 April 2024 tidak ada informasi lebih lanjut atas aset tersebut," tulis BPK.
Saat dikonfirmasi, Pj Wali Kota Serang, Yedi Rahmat mengatakan, pihaknya telah melakukan identifikasi kendaraan yang hilang. Hasilnya, masih banyak unit yang dikuasai oleh pensiunan aparatur sipil negara (ASN) yang pernah bertugas di Pemkot Serang.
Atas hal itu, Yedi mengaku telah mengirimkan surat kepada para pemegang kendaraan itu untuk segera mengembalikan aset negara tersebut.
Yedi berharap kepada pengelola barang untuk segera berkomunikasi menindaklanjuti aset yang belum dikembalikan.
"Itu kan bukan aset pribadi, tapi aset negara yang harus dikembalikan kepada si pemiliknya," katanya.