Al Muktabar Angkat Bicara Soal Dugaan Pelanggaran Rotasi ASN di Banten

Kendati demikian, Al Muktabar menghormati proses investigasi yang tengah dilakukan oleh Ombudsman Banten. Ia meyakini bahwa apa yang dilakukan Ombudsman demi kebaikan tatanan birokrasi di Pemprov Banten.

"Beliau (Ombudsman) punya otoritas dan kita menunggu apa arahan beliau untuk bisa kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dari pemda," katanya.

Mantan Sekda Banten itu mengklaim tidak ada pertimbangan like or dislike, nepotisme, kepentingan politik dan jual beli jabatan dalam proses pengukuhan dan rotasi ratusan ASN tersebut.

"Kita intens komunikasi berbagai kesempatan, tentunya alam demokrasi kita menghormati pemikiran pendapat publik dan saya pikir itu baik-baik saja," katanya.

Namun, kata Al Mutabar, jika ada temuan dan rekomendasi dari Ombudsman. Pihaknya siap memperbaiki apapun, menyesuaikan terhadap aturan yang berlaku.

"Kita lihat ending-nya, dalam rangka ini kebutuhan organisasi dan pelayanan publik maka dalam itu kita saling menyesuaikan," katanya.

Sebelumnya, Ombudsman Banten menemukan dugaan pelanggaran maladministrasi pada rotasi ratusan pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Dugaan itu terendus setelah Ombudsman melakukan investigasi atas perkara tersebut.

"Berdasarkan informasi atau bukti yang cukup mengenai adanya maladministrasi," kata Kepala Ombudsman Banten Fadli Afriadi kepada wartawan, Rabu (10/5/2023).

Berdasarkan mengusutan sementara, pengukuhan dan rotasi besar-besaran 478 pejabat eselon III dan IV oleh Pj Gubernur Banten pada tanggal 2 Mei 2023. Sebanyak 27 persen diantaranya dimutasi ke bidang yang tidak linear dengan latar belakang pegawai.

"Birokrasi yang efektif dapat dibangun antara lain dengan keberadaan pejabat yeng berkompeten," katanya.