Buruh Mogok, Gubernur Wahidin: Pengusaha Bisa Eksodus ke Daerah Lain
Wahidin mengaku gak berpihak ke siapapun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
IDN Times, IDN Times - Gubernur Banten Wahidin Halim meminta para buruh menimbang rencana untuk berdemo. Pasalnya, ada risiko yang muncul belakangan jika aksi mogok kerja terus dilaksanakan.
Contohnya, kata dia, pengusaha bisa saja memindahkan usahanya ke daerah lain jika buruh berlama-lama mogok. "Akan banyak pihak yang menerima risikonya dan angka pengangguran akan kembali bertambah," kata Wahidin, seperti dikutip dari Antaranews, Selasa (7/12/2021).
Mereka (buruh), kata dia, juga yang akan menerima dampak negatifnya kalau para pengusaha di Banten banyak yang melakukan eksodus ke daerah lain.
Di sisi lain, Wahidin mengaku tidak memihak atau membela kepentingan salah satu pihak, tetapi lebih karena pertimbangan komprehensif, seperti bagaimana agar investasi tetap berjalan, menciptakan kondusivitas, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan gaji atau penghasilan.
"Saya tidak mempunyai kepentingan apapun dengan pengusaha. Kepentingan saya cuma bagaimana membuat iklim investasi di Banten ini terjaga dengan baik. Karena kalau sudah baik, maka dampak positifnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat juga," kata dia.
Sebelumnya buruh di Banten kembali melakukan aksi unjuk rasa di KP3B memprotes kebijakan gubernur Banten atas penetapan UMK 2022 yang dinilai tidak sesuai dengan tuntutan buruh.
Baca Juga: Gubernur Wahidin Tetapkan UMK Banten 2022, 3 Daerah Gak Naik
1. Buruh mogok, Gubernur tak akan ubah keputusan soal UMK 2022
Wahidin mengaku Pemerintah Provinsi Banten saat ini masih terus berupaya mengatasi pengangguran. Salah satu caranya mengundang investor untuk menanam modal di Banten. “Masih banyak masyarakat yang memerlukan pekerjaan,” katanya.
Gubernur Wahidin juga menegaskan, dia tidak akan mengubah keputusannya mengenai penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022.
Penetapan UMK yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 itu sudah berdasarkan hasil pembahasan antara perwakilan buruh di dewan pengupahan dengan pihak perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Posisi Pemprov Banten tentu hanya sebagai fasilitator saja, karena yang menentukan besaran kenaikan itu mereka yang kemudian diperkuat dengan SK," katanya.
Baca Juga: Mahfud MD Pertanyakan UU Ciptaker Inkonstitusional Tapi Masih Berlaku