TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ini Tuntutan Mahasiswa Saat Demo di HUT Kabupaten Tangerang

Demo ini berujung tindakan represi aparat terhadap mahasiswa

IDN Times/Dok. Sherly

Kabupaten Tangerang, IDN Times - Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/10/2021). Aksi tersebut menggaungkan sejumlah tuntutan yang bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) Ke-389 Kabupaten Tangerang. 

Gilang Purnama, Presiden Mahasiswa Teknologi Mutu bersama dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-kabupaten Tangerang mengatakan, ada tiga poin yang hendak disampaikan kepada Bupati Tangerang. 

"Tentunya tiga poin tuntutan kita ini seluruhnya mewakili masyarakat Kabupaten Tangerang," ujar Gilang, Rabu (13/10/2021). 

Baca Juga: Polisi: Demo Mahasiswa di HUT Kabupaten Tangerang Tak Ada Izin 

Baca Juga: 36 Industri di Tangerang Buang Limbah ke Sungai dan Lingkungan

1. Peserta aksi unjuk rasa meminta Pemkab Tangerang menindak industri yang mencemarkan lingkungan

Ilustrasi limbah domestik masuk ke sungai. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Adapun poin pertama yang disampaikan yakni terkait adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) yang dilakukan oleh industri yang ada di Kabupaten Tangerang. 

"Hingga kini, masih banyak dampak-dampak lingkungan hidup yang diakibatkan dari limbah perusahaan yang sampai sekarang belum teratasi yang mengakibatkan ada beberapa kerugian yang dialami oleh rakyat khususnya Kabupaten Tangerang," jelasnya. 

Baca Juga: Viral Video Mahasiswa Dibanting Polisi Hingga Kejang

2. Peserta aksi: relawan COVID-19 bekerja tak sesuai tupoksi

Agil Afrianto

Untuk tuntutan yang kedua, Gilang mengungkapkan, pihaknya ingin menyuarakan aspirasi dari relawan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Pemkab Tangerang. Saat ini, menurut mahasiswa, para relawan COVID-19 tidak ditugaskan sesuai dengan kesepakatan tupoksinya. 

"Dimana tupoksi pada dua hal tersebut sudah jauh berbeda, yang pertama tupoksi dari pada relawan COVID adalah untuk membantu korban yang terdampak COVID, tapi sekarang implementasi yang ada di lapangan itu hanya menginput data PCare," tuturnya. 

Hal itu, kata Gilang, membuat kebocoran anggaran Kabupaten Tangerang lantaran jika tugasnya hanya menginput data maka sudah dilakukan oleh organisasi di tingkat kelurahan maupun kecamatan. 

"Baik KNPI, Karang Taruna, mereka memiliki anggota yang jumlahnya mungkin lebih dari pada relawan COVID. Nah pertanyaanya, kenapa ga mereka saja yang dipekerjakan? Kenapa harus dari teman-teman mahasiswa? Apakah ini suatu bentuk pembungkaman oleh pemda terkait hal tersebut, makanya ini menjadi suatu hal yang perlu dievaluasi oleh aparat Pemda," terangnya. 

Baca Juga: Mahasiswa Dibanting Polisi Tunggu Hasil Pemeriksaan Rontgen  

Berita Terkini Lainnya