Reaktivasi KA Pandeglang Mandek, Pengamat: Gak Ada Political Will
Secara umum transportasi massal di Banten dinilai amburadul
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pandeglang, IDN Times - Pemerintahan daerah dan provinsi di Banten dinilai tak punya political will dalam membangun penyelenggaraan transportasi publik baik berbasis rel maupun ban di wilayah selatan.
Hal tersebut seperti diungkapkan akademisi dari Universitas Pamulang yang juga merupakan masyarakat pengguna transportasi di Banten, Misbah Priagung Nursalim. Menurut Misbah, hal tersebutlah yang menjadi sebab wacana reaktivasi jalur Kereta Api (KA) menuju Pandeglang, hampir 7 tahun tanpa hasil.
"Jangankan mengaktifkan rel mati dan melakukan penertiban, sarana bus AKAP saja masih belum jelas. Itu sebabnya Banten selatan masih akan tertinggal hingga 10 tahun ke depan. Beda dengan Jabar (Jawa Barat) yang sudah memprioritaskan sarana transportasi massal," kata Misbah pada Senin (27/3/2023).
Baca Juga: Ga Ada Anggaran, Reaktivasi Jalur KA Pandeglang Mandek
1. Karena kepentingan politik, proyek reaktivasi jalur Kereta Api (KA) ini gak jadi prioritas
Menurut pengamatan Misbah, lambatnya upaya pembebasan lahan rel dan stasiun yang dibangun pada era kolonialisme Hindia Belanda dan berhenti beroperasi pada medio 1980-an itu lantaran para kepala daerah mempertimbangkan elektablitasnya turun karena penggusuran warga yang menempati lahan tersebut.
"Dalam pilkada juga tidak ada paslon (pasangan calon) yang menyinggung karena akan menurunkan elektabilitas di lokasi terdampak. Jadi wajar tidak dianggarkan. Harusnya menjelang akhir kepemimpinan perlu ada gebrakan karena tidak berimbas pada pilkada," kata dia.
Baca Juga: Rizki Natakusumah Akui Reaktivasi Jalur KA Pandeglang Berlarut-Larut
Baca Juga: Polres Pandeglang Sita Rp1,4 Miliar Duit Korupsi Proyek Fiktif