TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Banten

Usai Putusan MK, Buruh Tangerang Minta Pemkot Tak Gunakan UU Ciptaker

MK sudah menyatakan UU itu inkonstitusional

(IDN Times/Muhamad Iqbal)
Verified
Muhammad Iqbal

Kota Tangerang, IDN Times - Buruh di Kota Tangerang meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengikuti perhitungan kenaikan upah berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang pengupahan.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah memutuskan UU Cipta Kerja sebagai aturan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga: Hakim MK Nilai UU Ciptaker Bertentangan dengan UUD 1945 

1. Pemkot harus ikuti keputusan MK

Arief R. Wismansyah (tengah) melihat kesiapan SMPN 27 Gebang Raya sebagai RIT khusus pasien COVID-19 gejala ringan (Antaranews)

Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3), Dedi Sudrajat mengatakan usai keputusan MK tersebut, Pemda Kota Tangerang harus mengikuti perhitungan kenaikan upah berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Pengupahan.

"Iya betul. Belum lagi kerugian adanya UU Cipta Kerja itu upah sektoral hilang dan formula penetapan upah minimum merugikan," jelasnya melalui pesan singkat, Jumat (26/11/2021).

2. Semestinya, menurut buruh, PP 36 tidak berlaku lagi

Ilustrasi uang (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Dedi menjelaskan turunan dari UU Cipta Kerja seperti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lalu PP nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan tidak berlaku lagi.

"Karena tindakan atau kebijaknya bersifat strategis dan berdampak luas seperti yang dimaksud pada Putusan MK tersebut," ujarnya.

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Segera Revisi UU Ciptaker Agar Masuk Proglenas 2022

Topik:
uu ciptaker
omnibus law
uud 1945
mahkamah konstitusi
MK
Update me
Berita Terkini Lainnya

Bendungan Pintu Air 10 Jebol, Suplai Air PDAM Tirta Benteng Menurun

JPPI: Jual Beli Kursi PPDB Persoalan Sistematis

Bandara Soetta Jadi Bandara Tersibuk di ASEAN Versi ACI

Tetap Divonis 4 Tahun 4 Bulan, Koruptor Hibah Ponpes Ini Ajukan PK

Tangerang Masuk Nominator Kota Layak Anak 2023, Apa Saja Fasilitasnya?

Kontroversi Zonasi, Pemkab Tangerang Bakal Bikin SMP Negeri Hybrid

Terima Suap Rp18 Miliar, Eks Kepala BPN Lebak Divonis 7 Tahun Bui

Kadindik Banten Sidak MPLS SMA Negeri di Tangerang

Tak Diterima Saat PPDB, Atlet Ketapel Ngadu ke Inspektorat Banten

Kemenag Luncurkan Program Kampung Moderasi Beragama di Lebak