Serang, IDN Times - Asa warga Banten bisa menikmati mode transportasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Banten di tahun ini harus kembali tertunda. Pasalnya, meski sudah ada kajian realisasi angkutan massal itu harus menunggu kebijakan politik dari Gubernur Banten definitif yang baru.
"Trans Banten masih didiskusikan, kajian sudah dilakukan tinggal kebijakan pimpinan (Gubernur)," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo, Rabu (17/1/2024).
Tri mengungkap, kendala realisasi proyek BTR Trans Banten ini berkaitan dengan penganggaran sehingga perlu ada kebijakan politik dari kepala daerah. Rencananya, BRT Trans Banten akan menerapkan subsidi kepada penumpang.
"Kendala, angkutan masal kemungkinan adalah subsidi, subsidi berlanjut harus ada kebijakan dulu, karena butuh sekian (anggaran)," katanya.
Berdasarkan hitungan Dishub Banten, per hari, pihaknya membutuhkan Rp20 juta untuk alokasi pembiayaan operasional subsidi satu mobil bus. Sementara, pendapatan pembayaran dari penumpang akan langsung masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten.
"Itungan (tarif) ada, negosiasi dengan pimpinan dan DPRD subsidinya berapa, hitungan awal Rp6 ribu per penumpang, tapi tidak mungkin harus negosiasi. Angkutan umum biasanya tarifnya lebih tinggi," katanya.
Dari hasil kajian, BTR pertama di Banten itu rencananya akan dibangun di tiga koridor yakni Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Namun, kedepan pihaknya akan mengkonektivitaskan rote hingga Wilayah Banten Selatan.
"Rutenya masih sama, setelah operasi baru evaluasi, perkembangan. Bukan hanya wilayah Serang-Cilegon, dikonekan ke selatan dari Pandeglang-Lebak," katanya.