Serang, IDN Times - Wali Kota Serang Syaftudin mendadak curhat mengenai daerahnya yang kerap disebut tidak pantas menyandang ibu kota provinsi Banten. Bahkan, dia mengakui sendiri, kondisi pembangunan sangat jauh dari wajah sebuah ibu kota.
"Memang sewajarnya orang menilai seperti itu karena memang Kota Serang itu keberadaannya itu memang tidak layak jadi ibu kota provinsi. Kalau ibu kota itu memang gak seperti ini," kata Syafrudin saat berbincang-bincang dengan IDN Times, Selasa (14/2/2023).
Menurutnya, ketidakpantasan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi bukan dinilai dari infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan. Namun, dari wajah pusat kota yang belum terdapat gedung-gedung mewah pencakar langit.
"Ya itu jadi pertanyaan masyarakat luar, sebenarnya tidak ada bangunan yang 30 lantai. Kayak bukan ibu kota," katanya.
Oleh karenanya, sejak terpilih sebagai Wali Kota Serang ia fokus menyelesaikan peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Al hasil tahun 2020 Perda RTRW tersebut sudah disahkan.
"(Perda) RTRW saja baru kita sahkan boleh membangun boleh 30 lantai terlambat, jadi diusulkan semenjak saya jadi wali kota, sebelumnya hanya 5 lantai gimana mau kelihatan mewah," katanya.
Itu pun, kata Syafrudin, hingga saat ini belum ada investor yang bersedia untuk membangun dan berinvestasi di Kota Serang. Padahal, lanjutanya, Pemkot Serang telah memberikan garansi kemudahan dalam investasi. Ia kerap mendapat harapan palsu alias PHP dari sejumlah investor.
"Upaya mengundang investor sebenarnya sudah tapi sampai sekarang belum ada yang yang berminat cuma datang komunikasi doang," katanya.
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang itu pun tak menapik, masih banyak kawasan kumuh, bahkan potret kekumuhan masih ditemukan di pusat kota. "Dari keluar tol sampai jalan protokol masih ada rumah-rumah tidak sedap di pandang mata," katanya.
Syafrudin mendesak kepada Pemprov Banten turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab, keberadaan dan gelar ibu kota yang disematkan ke Kota Serang merupakan amanat Undang-undang pada pembentukan Provinsi Banten.
"Selama ini kan perhatiannya kurang ke Kota Serang, setiap bantuan keuangan mestinya istimewa malah ini lebih kecil," katanya.