Didemo Honorer, Pj Gubernur Banten: Sabar, Masih Ada Waktu

15 Agu 2022, 15:31 WIB

Pj Gubernur Banten Al Muktabar (ketiga kiri) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Serang, Kamis (2/6/2022). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengklaim turut menolak rencana penghapusan tenaga honorer di seluruh instansi yang akan dilaksanakan mulai 28 November 2023. Pernyataan itu disampaikan Al Muktabar usai didemo oleh ribuan tenaga honorer di Lingkup Pemerintahan Provinsi Banten, Senin (15/8/2022).

"Kan asosiasi kepala daerah itu satu kesatuan. Asosiasi gubernur, dan bupati kabupaten kota sudah statement (menolak). Saya anggota di dalamnya, mengambil langkah terhadap itu," kata Al Muktabar kepada wartawan.

1. Jamin honorer tetap bekerja, Muktabar meminta bawahannya itu bersabar

IDN Times /Khaerul Anwar

Bahkan, mantan pejabat Widyaiswara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengaku akan memperjuangkan para honorer yang telah mengabdikan diri bertahun-tahun di Pemprov Banten tetap bekerja.

"Kuncinya bersabar, masih ada waktu. Saya akan menjamin tidak ada hak-hak saudara kita yang sudah bekerja selama ini terabaikan. Ini yang penting," katanya.

2. Termasuk outsourcing, ini solusi sementara yang digulirkan Pemprov Banten

IDN Times/Khaerul Anwar

Al Muktabar menjelaskan, sudah ada beberapa solusi yang digulirkan Pemprov Banten. Salah satunya, tenaga honorer di bidang kesehatan dan guru akan didorong menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), kemudian tenaga keamanan dan kebersihan akan dijadikan outsourcing.

"Lalu di bidang administrasi juga kita sedang carikan formula solusinya. Pemprov punya keterbatasan kewenangan. Semua dicarikan solusi terbaik," katanya.

3. Forum honorer sebut belasan pegawai terancam kehilangan pekerjaan

IDN Times/Khaerul Anwar

Sebelumnya, Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan, saat ini ada sekitar 17 ribu tenaga honorer yang bekerja di Pemprov Banten.

Sementara, formasi perekrutan P3K di tahun 2022 hanya memiliki kuota 1.800 saja. Dengan demikian, akan ada belasan ribu pegawai honorer yang terancam kehilangan pekerjaan.

"Sisanya, 15 ribu lebih yang belum terakomodir dengan jangka 1 tahun. Kami pesimistis, Pemprov tidak serius," katanya.