Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Diskriminasi Penyebab Upah Perempuan di Indonesia Timpang
Massa aksi Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Tangerang, IDN Times — Kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru dari International Labour Organization (ILO) bertajuk Women in Business and Management: Understanding the Gender Pay Gap, perempuan Indonesia rata-rata menerima upah 17 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan bahkan mencapai 12 persen di level manajerial.

Indonesia, yang masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah bawah, masih bergulat dengan berbagai faktor yang menyebabkan kesenjangan ini terjadi.

1. Ada stereotip pekerja perempuan dinilai lebih rendah

Ilustrasi perempuan merasa tertekan. (Pexels.com/Andrea Piacquadio)

Mulai dari rendahnya representasi perempuan di posisi strategis, tingginya angka pekerja paruh waktu perempuan karena tanggung jawab keluarga, hingga minimnya akses ke layanan penitipan anak dan lansia yang terjangkau.

Selain itu, stereotip pekerjaan ‘perempuan’ yang dianggap bernilai lebih rendah juga masih menjadi hambatan struktural yang sulit ditembus.

2. Banyak hal bisa dilakukan agar ketimpangan ini hilang

Unsplash/Mufid Majnun

Lusiani Julia, Senior Program Officer ILO Indonesia mengungkapkan, bahwa banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan upah gender di Indonesia. Seperti mulai dari mempromosikan tempat kerja yang tidak diskriminatif.

"Misalnya membangun kesadaran bahwa beban pengurusan anak dan rumah tangga tidak hanya tanggung jawab perempuan, jadi perempuan bisa lebih berperan di tempat kerja, dan tidak harus berhenti bekerja ketika ada tanggung jawab pengurusan anak ataupun keluarga," kata Lusiani, Sabtu (17/5/2025).

3. Pemerintah bisa melakukan upaya menghilangkan ketimpangan ini

Presiden Prabowo meresmikan pengoperasian Lapangan Minyak dan Gas (Migas) di wilayah Natuna (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Upaya itu, lanjut Lusi, bisa dimulai dengan menyediakan layanan daycare dan rumah khusus lansia yang terjangkau.

"Biasanya akar masalahnya karena beban pengasuhan ada di perempuan dan tidak adanya support sistem untuk membantu perempuan" ungkapnya.

Selain itu, support sytem terhadap pekerja perempuan tidak hanya dari keluarga, tapi pemerintah juga bisa mengambil peranan melalui layanan-layanan umum yang mudah diakses dan terjangkau.

"Yang kedua tentu saja pengawasan dan penegakan hukum, diskriminasi tidak boleh dibiarkan terjadi harus ada mekanisme pengaduan dan penyelesaian dan bila perlu ada sanksi yang tegas terhadap tindakan diskriminasi," jelasnya.

Selama ini, lanjutnya, diskriminasi hanya dibicarakan tapi tidak pernah dicari cara untuk penyelesaiannya.

Editorial Team

Related Article