BPK Temukan Dugaan Markup Biaya Hotel dan Menginap Fiktif DPRD Lebak

Dalam pemeriksaannya, BPK menelaah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Lebak dan melakukan konfirmasi langsung kepada sejumlah hotel yang tercantum dalam laporan.

Hasilnya, BPK menemukan harga kamar hotel yang dibayarkan kepada pihak hotel lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang dipertanggungjawabkan dalam laporan perjalanan dinas.

Selain itu, terdapat pelaksana perjalanan dinas yang tidak menginap di hotel sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban. Total nilai temuan tersebut mencapai sedikitnya Rp997,33 juta.

"Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa harga kamar hotel yang sebenarnya dibayarkan ke pihak hotel lebih rendah dari harga kamar hotel yang dipertanggungjawabkan, dan terdapat pelaksana perjalanan dinas yang tidak menginap di hotel yang ditagihkan dalam laporan pertanggungjawaban minimal senilai Rp997.339.000,00," tulis BPK dalam laporannya.

BPK menyatakan kondisi tersebut meningkatkan risiko ketidakkonsistenan penggunaan biaya transportasi maupun biaya penginapan dalam pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.

Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak senilai sedikitnya Rp997,33 juta.

Temuan tersebut menjadi salah satu catatan BPK dalam pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

LHP BPK menyebutkan ketidaksesuaian pertanggungjawaban perjalanan dinas terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen serta konfirmasi kepada pihak hotel, yang menunjukkan adanya perbedaan antara biaya yang benar-benar dibayarkan dengan nilai yang diklaim dalam laporan pertanggungjawaban.