GP Ansor Banten Dorong BUMN Transparan dan Hukum Tak Tebang Pilih

23 Agu 2026, 18:13 WIBKab. Serang

Muhamad Iqbal

News

Channel

Add Us on Google

GP Ansor Banten Dorong BUMN Transparan dan Hukum Tak Tebang Pilih

Presiden Prabowo tinjau lokasi karhutla tanpa masker. (IDN Times/Sekretariat Presiden).

Intinya Sih

GP Ansor Banten mengapresiasi kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai mulai menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok bawah, melalui program dan pelayanan yang berdampak langsung.
Organisasi ini meminta BUMN dikelola profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik agar mencegah kebocoran serta praktik yang merugikan negara.
GP Ansor Banten menuntut penegakan hukum yang transparan, konsisten, dan tidak tebang pilih, sekaligus menyatakan siap mengawal kebijakan pemerintah serta menyampaikan kritik perbaikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Serang, IDN Times - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Provinsi Banten mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. GP Ansor menilai pemerintah mulai menunjukkan upaya menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN).

Ketua PW GP Ansor Banten, Adam Ma’rifat, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri kegiatan santunan anak yatim dan piatu di Kantor PW GP Ansor Banten, Jalan Jagarayu, Kota Serang, Minggu (23/8/2026).

Menurut Adam, program pemerintah yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat merupakan bentuk kehadiran negara. Ia menilai kebijakan tidak cukup hanya baik di atas kertas, tetapi harus berdampak bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian.

“Kami melihat ada semangat baru. Program-program yang dijalankan pemerintah mulai menyentuh lapisan masyarakat bawah. Ini penting, karena rakyat membutuhkan negara yang hadir, bukan hanya melalui pidato, tetapi juga melalui kebijakan dan pelayanan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Adam.

1. Minta BUMN dikelola profesional dan transparan

Selain program yang menyentuh masyarakat, Adam mengapresiasi langkah pemerintah memperkuat tata kelola BUMN. Menurutnya, perusahaan milik negara memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Karena itu, ia menilai pengelolaan BUMN harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada kepentingan publik.

“BUMN harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, profesional dan transparan. Jangan sampai ada kebocoran atau praktik yang merugikan negara. Kami di Ansor mendukung arah perbaikan tata kelola tersebut,” tegasnya.

2. Penegakan hukum harus berani dan tak tebang pilih

Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo duduk berdampingan di panggung kehormatan HUT ke-81 RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026. (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Adam juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan.

Namun, ia berharap penegakan hukum ke depan dilakukan secara transparan, konsisten, profesional, dan tidak tebang pilih. Menurutnya, keadilan harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Tetapi harapan kami, proses ini terus diperkuat, semakin transparan dan tidak berhenti di tingkat atas. Penegakan hukum harus terasa sampai ke bawah, termasuk dalam pelayanan publik di daerah, desa, maupun sektor-sektor pelayanan masyarakat,” katanya.

Ia menilai pemberantasan korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu ikut membangun budaya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Tidak boleh ada ruang bagi korupsi dan pungli. Hukum harus berdiri tegak dan berlaku adil bagi siapa pun. Kalau penegakan hukum berjalan baik, kepercayaan masyarakat kepada negara juga akan semakin kuat,” ujarnya.

3. GP Ansor Banten siap kawal pemerintahan

Adam mengatakan, program pemerintah yang baik harus berjalan beriringan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Ia menegaskan GP Ansor Banten siap menjadi bagian dari masyarakat sipil yang ikut mengawal kebijakan pemerintah. Dukungan akan diberikan terhadap program yang dinilai baik, sementara kritik akan disampaikan jika ditemukan hal yang perlu diperbaiki.

“Pemuda Ansor siap menjadi bagian dari masyarakat sipil yang ikut mengawal jalannya pemerintahan. Kita dukung program yang baik, kita kawal pelaksanaannya, dan kita ingatkan apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tujuannya satu, agar pemerintahan berjalan bersih, program tepat sasaran, dan rakyat benar-benar merasakan keadilan,” kata Adam.