Honorer Ancam Mogok Massal, Pj Gubernur Banten: Jangan Emosional

09 Agu 2022, 10:47 WIB

Pj Gubernur Banten Al Muktabar (ketiga kiri) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Serang, Kamis (2/6/2022). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Serang, IDN Times - Belasan ribu pegawai honorer di Banten akan menggelar demonstrasi hingga mogok massal. Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar meminta para honorer untuk bersabar karena Pemprov Banten masih memperjuangkan tuntutan mereka.

"Berpikir bukan hanya di Provinsi Banten tapi se-Indonesia, di Kementerian memikirkan jalan yang terbaik. Sabarlah hingga kita menemukan benar-benar solusi bersama," kata Al Muktabar kepada wartawan, Selasa (9/8/2022).

Sebelumnya, tenaga honorer mengancam berdemo sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pj Gubernur Banten yang dinilai tidak serius dalam memperjuangkan nasib mereka.

1. Al Muktabar: Jangan emosional kitu

Gubernur Banten, Al Muktabar. (Dok. Bank Banten)

Al Muktabar mengatakan, persoalan nasib tenaga honorer ini terjadi di seluruh daerah, bukan hanya di Provinsi Banten. Sehingga, dia meminta para honorer untuk membatalkan rencana turun ke jalan dan mogok massal.

"Bersabar tunggu karena itu bukan hanya di kita saja terjadi tapi di semua daerah. Jangan emosional kitu," katanya.

2. Honorer kekeuh akan gelar aksi turun ke jalan

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Taufik Hidayat mengungkap, pihaknya tidak akan mengurungkan rencana aksi besar-besaran yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Keputusan belum ada kejelasan. Insya Allah kita akan tetap gelar aksi," katanya.

3. Tenaga honorer menilai, Pemprov Banten ingkar di tiga poin berikut

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Pegawai honorer RSUD Malingping itu memaparkan, setidaknya ada tiga poin kesepakatan yang semestinya ditindaklanjuti Pemprov Banten.

Pertama, kenaikan gaji yang meski dari informasi yang diterimanya sudah dibahas namun belum ada kata final.

Kedua, tuntutan agar dimasukan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan walau sudah ada di standar satuan harga (SSH), namun belum muncul di sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

Ketiga, terkait kejelasan nasib dengan rencana penghapusan tenaga honorer di November 2023 juga belum ada kabar lanjutan.

"Setelah hampir tiga bulan dari hasil audiensi dengan Pj Gubernur Banten, sampai sekarang tidak ada hasil," katanya