Ika Sakti Desak Kejagung Tinjau Ulang Dugaan Korupsi RSUD Tigaraksa

Doni juga mendesak agar Pemkab Tangerang menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara terbuka kepada publik, terkait pengadaan RSUD itu, termasuk data mengenai peta lahan, status hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan proses appraisal.

Selanjutnya, kata Doni, pihaknya juga mendesak adanya audit investigatif lanjutan dan pemeriksaan khusus oleh BPK RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalan pada pengadaan itu sebelumnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Dia juga menegaskan, aparat terkait jangan sampai membiarkan uang rakyat dikorupsi, lalu ditutupi dengan bahasa prosedural dan pembelaan birokratis. "Kami tidak butuh klarifikasi yang membela diri kita butuh transparansi, pertanggungjawaban, dan keberanian terbuka kepada publik," kata dia.

Doni mengatakan, jika Kejaksaan tak meninjau ulang kasus ini meski ada temuan BPK mengarah pada kerugian negara yang sangat besar dan bisa menjadi novum atau bukti baru hal ini bisa memicu potensi hilangnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum maupun pemerintah daerah.

"Ini mengindikasikan bukan hanya potensi kejahatan dalam kebijakan, tetapi juga matinya integritas penegakan hukum di tingkat daerah. Apakah penegak hukum dan pemangku kepentingan di duga telah berkomplot melindungi kepentingan tertentu? Pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka di hadapan publik," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Aset Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Abdullah Rijal menyebut, BPK keliru atas temuan dalam persoalan pengadaan lahan RSUD Tigaraksa tersebut.

"Atuh iya (keliru). Kan kami jawab, kalau bangunan itu yang diduga masuk ke dalam aset yang kami beli, ya mungkin nanti kami sampaikan, itu tidak termasuk, kan begitu. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan, klarifikasi, evaluasi dengan pihak kantor pertanahan," kata Rijal, dikutip Rabu (16/7/2025).

Bangunan yang disinggung Rijal merujuk pada rumah-rumah warga yang ada di lahan yang dibeli Pemkab Tangerang dalam proses pengadaan RSUD Tigaraksa.

Rijal mengatakan, pihaknya saat ini sedang dalam proses menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Menurutnya, sebagaimana temuan BPK, RSUD Tigaraksa sedang dalam tahap proses tindak lanjut.

"Nanti tindak lanjut secara normatif akan kami sampaikan kembali ke BPK, bahwa terdapat kelebihan (pembelian lahan), akan kami jawab kelebihannya, lalu ada apa lagi, kami jawab," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, dalam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, BPK menjabarkan bahwa feasibility study (FS) atau studi kelayakan kebutuhan tanah untuk pembangunan RSUD Tigaraksa hanya 50.000 m². Dengan pembelian lahan SHGB Nomor 4/Tigaraksa, Pemkab Tangerang membeli lahan dengan total luasan hingga 114.480 m².