Jabatan Sekda Tangsel, Walkot Hadapi Gugatan LBH Ansor di PTUN Serang

Benyamin mengatakan, Pemerintah Kota Tangsel akan berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menghadapi proses persidangan di PTUN Serang.

Menurutnya, penanganan perkara tersebut akan dikuasakan kepada JPN agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan. “Nanti akan kita koordinasikan dulu dengan Jaksa Pengacara Negara seperti apa. Tapi paling tidak saya akan kuasakan kepada JPN untuk mengatasi proses-proses peradilan,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Saya kira itu jalan yang baik, uji saja sah atau tidaknya. Nanti kita patuhi, semua pihak mematuhi hasil keputusan PTUN itu sendiri,” katanya.

Saat ditanya langkah yang akan diambil apabila gugatan dikabulkan majelis hakim, Benyamin belum memberikan tanggapan lebih jauh. Ia menegaskan Pemkot Tangsel akan terlebih dahulu berdiskusi dengan Jaksa Pengacara Negara dan menunggu hasil persidangan.

“Nanti didiskusikan dengan JPN dulu. Kita tunggu saja nanti keputusan pengadilan seperti apa,” ucapnya.

Sebelumnya, LBH Ansor Kota Tangerang Selatan mendaftarkan gugatan ke PTUN Serang terhadap Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan tentang pengukuhan Bambang Noertjahjo sebagai Sekretaris Daerah.

Tim kuasa hukum LBH Ansor Tangsel, Khoerul Umam, menyatakan pihaknya menilai keputusan tersebut mengandung cacat formil karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, sebelum mengajukan gugatan, LBH Ansor telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Wali Kota Tangsel. Namun jawaban yang diterima melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dinilai tidak menjawab pokok keberatan.

LBH Ansor juga mengajukan banding administratif kepada Gubernur Banten. Karena hingga batas waktu yang ditentukan tidak memperoleh tanggapan, gugatan kemudian didaftarkan ke PTUN Serang.

Selain meminta keputusan tersebut dibatalkan, LBH Ansor berharap perkara ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan sesuai ketentuan hukum dan berpedoman pada sistem merit.