Polemik Jabatan Sekda, Mahasiswa Siapkan Aksi di Puspemkot Tangsel
- Mahasiswa dari Persatuan Aktivis Ciputat akan menggelar aksi di Puspemkot Tangsel menuntut kejelasan soal perpanjangan masa jabatan Sekda yang dinilai belum transparan.
- Ibrahim Salampesi menyebut aksi ini menuntut evaluasi kebijakan dan meminta Wali Kota Tangsel turun langsung berdialog terbuka dengan massa untuk menjelaskan proses keputusan tersebut.
- Selain isu Sekda, mahasiswa juga menyoroti dugaan masalah dalam seleksi kepala dinas serta mempersiapkan sekitar 100–150 peserta aksi dari berbagai kampus di wilayah Ciputat.
Tangerang Selatan, IDN Times – Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Persatuan Aktivis Ciputat berencana menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan pada Kamis (2/7/2026). Aksi digelar untuk merespons polemik terkait dengan perpanjangan masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan.
Aksi disebut sebagai bentuk tekanan publik agar pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka terkait dengan proses perpanjangan jabatan Sekda yang dinilai masih menyisakan pertanyaan.
1. Mahasiswa nilai perpanjangan jabatan Sekda perlu dievaluasi
Koordinator aksi, Ibrahim Salampesi mengatakan, pihaknya menilai kebijakan perpanjangan masa jabatan Sekda Tangsel perlu dikaji ulang dan dievaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut dia, proses perpanjangan jabatan seharusnya tidak dilakukan begitu saja tanpa melalui tahapan evaluasi terlebih dahulu.
“Kita menilai, Sekda ini tidak lagi bisa melanjutkan SK-nya. Harusnya dievaluasi terlebih dahulu, kemudian dipilih lagi berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku, bukan diperpanjang,” kata Ibrahim kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).
Ia menyebut, tuntutan mahasiswa bukan hanya soal pergantian jabatan, tetapi juga mengenai keterbukaan proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.
2. Massa ingin Wali Kota turun langsung berdialog
Dalam aksi nanti, mahasiswa berencana meminta Wali Kota Tangerang Selatan untuk hadir dan berdialog secara langsung dengan peserta aksi.
Menurut Ibrahim, dialog terbuka diperlukan agar publik memperoleh penjelasan yang utuh terkait polemik yang berkembang.
“Salah satunya yang akan kita minta adalah wali kota turun langsung berdialog dengan kita, memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Kita maunya dialog dilakukan secara terbuka bersama massa aksi,” ujarnya.
Ia menambahkan, rencana aksi lahir setelah mahasiswa melakukan kajian internal dan mencermati kritik yang sebelumnya telah disampaikan berbagai elemen masyarakat.
Mahasiswa menilai berbagai masukan dan kritik yang muncul selama ini belum mendapatkan respons yang dianggap memadai.
3. Selain Sekda, mahasiswa soroti pengisian jabatan kepala dinas
Massa aksi juga berencana menyoroti proses pengisian sejumlah jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Ibrahim mengatakan, pihaknya menduga terdapat persoalan dalam proses seleksi yang perlu dijelaskan kepada publik.
“Yang kami sorot pertama itu Sekda Tangsel, terus yang kedua soal seleksi kepala dinas yang kita duga juga bermasalah karena tidak memenuhi standar,” ujarnya.
Saat ini, panitia aksi masih melakukan konsolidasi peserta. Mahasiswa memperkirakan sekitar 100 hingga 150 orang dari sejumlah kampus di wilayah Ciputat akan ikut bergabung dalam aksi tersebut.
“Target kita sekitar 100 sampai 150 peserta aksi. Insya Allah dari elemen mahasiswa UIN, UNJ, dan Universitas Pamulang ikut berpartisipasi,” ujarnya.
