Serang, IDN Times - Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku keberatan dengan pembebanan bunga 6 persen pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat. Pemprov Banten masih ngotot dana pinjaman tersebut tanpa bunga.
"Pusat minta 6 persen kita mau kembali perjanjian pertama, karena dulu kita mau karena gratis tanpa bunga. Sekarang, pakai bunga," kata Wahidin saat dikonfirmasi, Rabu (31/3/2021).
Perihal kebijakan bunga pinjaman tersebut, Wahidin pun mengaku akan membahas kebijakan bunga pinjaman itu dengan DPRD Provinsi Banten, sembari melihat kembali dana keseluruhan milik Pemprov Banten.
Di sisi lain, pihaknya juga akan membahas sejauh mana kebutuhan dana pinjaman pusat tersebut, sebab, masih ada proyek pembangunan yang harus dilanjutkan.
"kita mau bicarakan dengan dewan, apakah pinjaman kita kurangi. Kalau kita masih sanggup, ngapain minjem juga," kata mantan Wali Kota Tangerang dua periode tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Banten diprediksi akan ikut terdampak jika pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastrkur (SMI) sampai batal. Sebab, sejumlah program yang didanai dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten Ade Rohman mengatakan dengan batalnya rencana pinjaman tersebut maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Pasalnya, program yang dicanangkan dari pinjaman itu yang dimaksudkan bagi pemulihan ekonomi tidak tak berjalan sesuai harapan.
“Dampaknya jelas terhadap pertumbuhan perekonomian daerah sangat terasa sekali. Karena kalau memang untuk infrastruktur kemudian ini bisa mendukung perekonomian masyarakat atau layanan masyarakat, terutama dalam rangka (penanggulangan) COVID-19 ini sangat penting sekali,” katanya.
Diketahui, adapun total usulan pinjaman Pemprov Banten ke PT SMI adalah senilai Rp4,99 triliun. Pinjaman akan disalurkan pada dua tahun anggaran, yaitu di Perubahan APBD 2020 senilai Rp856,27 miliar. Akan tetapi yang terealisasi hanya pada angka Rp851 miliar.
Selanjutnya pada APBD Murni 2021 diusulkan Rp4,13 triliun. APBD 2021 pun telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) dan telah mendapatkan restu.