Serang, IDN Times - Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menggeledah Kantor Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang Selatan, Senin (10/2/2025).
Tim penyidik, tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB. Dari Kantor DLH Tangsel, penyidik membawa lima boks berisi dokumen terkait dugaan korupsi jasa pengangkutan dan pengelolaan DLH Kota Tangerang Selatan dengan nilai kontrak Rp75 miliar ke tahap penyidikan.
Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna mengatakan, ada beberapa ruangan yang digeledah penyidik mulai dari ruangan kepala dinas selaku pengguna anggaran (PA) hingga kepala bidang keuangan.
"Penggeledahan di DLH ruangan PA, PPTK, PPK dan ruangan keuangan," kata Rangga saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).
Selain kantor DLH Kota Tangerang Selatan, penyidik juga menggeledah kantor PT Ella Pratama Perkasa (EPP) di Jalan Salem I Nomor 200 RT/RW 004/08, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan selaku pihak swasta yang mengelola sampah di Tangerang Selatan.
"Di PT EPP kami menyita sebanyak 4 boks berisi dokumen juga," katanya.
Sebelumnya, Plh Asintel Kejati Banten, Aditya Rakatama mengatakan dari hasil gelar perkara, penyidik kemudian menemukan bahwa sebelum proses kontrak DLH Kota Tangerang Selatan dengan PT EPP, diduga terjadi persekongkolan antara kedua pihak. Karena ternyata PT EPP sebagai penyedia tidak memiliki kapasitas dan fasilitas mengelola sampah.
Disampaikan Aditya dari Rp75 miliar anggaran itu dibagi untuk biaya pengangkutan sebesar Rp50 miliar dan pengelolaan sebesar Rp25 miliar dengan penyedia yaitu PT EPP.
"Sehingga tim penyidik memperkirakan adanya dugaan kerugian sekitar Rp25 miliar," kata Aditya.
Hingga saat ini Kejati Banten masih melengkapi alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini.