Tangerang, IDN Times - Ratusan ribu buruh yang memproduksi alat pelindung diri (APD) di bawah konsorsium PT Energi Kita Indonesia (EKI) terancam dipecat (PHK). Pasalnya, PT EKI yang bekerja sama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk memproduksi APD belum menerima pembayaran hingga Minggu (31/5).
Pengakuan rencana pemecatan ini diungkapkan Haryadi (35), buruh pabrik yang memproduksi APD di Kota Tangerang.
Menurut Haryadi, dirinya was-was jika PHK massal bakal terjadi di perusahaan tempatnya bekerja. Bapak dua anak itu hanya bisa berharap kepada pihak terkait untuk memikirkan masa depan dirinya dan teman-teman.
"Saya khawatir kalau terjadi PHK, saya mau kerja di mana lagi. Sedangkan rumah di sini ngontrak, kalau di-PHK kan semua kacau. Saya cuma berharap pihak yang terkait bisa memikirkan kami, kalau begini pemasukan saya juga berhenti," terang Haryadi.
Pihak PT EKI pun mengakui kondisi keuangan perusahaan tengah mengalami pasang surut, lantaran tagihan kepada Kemenkes RI untuk produksi APD belum dilunasi.
Direktur Utama PT EKI, Satrio Wibowo mengatakan, tertundanya pembayaran APD membuat dana cadangan di perusahaannya tersedot habis untuk membayar cicilan gaji para pekerja.
"Saya sudah menyampaikan secara langsung kepada para pekerja, bahwa kami belum bisa membayarkan THR lebaran karena kondisi keuangan perusahaan. Tapi saya sekuat tenaga berupaya agar jangan sampai ada PHK, karena total pekerja di konsorsium ini mencapai 100-an ribu, dan ada di beberapa tempat. Saya tahu ini situasi sulit," kata Satrio Wibowo saat dihubungi IDN Times.
Dirut PT EKI menjelaskan, PT EKI merupakan konsorsium yang bekerja sama Kemenkes untuk memproduksi APD. Dalam surat pemesanan Kemenkes nomor KK.02.01/1/460/2020 pada 28 Maret 2020, Kemenkes RI meminta 5 juta set APD.
"Dari total pemesanan 5 juta set APD, kita baru penuhi 3,3 juta set," ungkap Satrio Wibowo.
APD yang sudah diproduksi dan didistribusikan mencapai 3,3 juta set itu bernilai Rp910 miliar. PT EKI juga sudah mengirim invoice kepada Kemenkes, namun hingga saat ini belum juga dibayarkan.
Menurut Satrio, kondisi seperti itu membuat kondisi keuangan sejumlah perusahaan dalam konsorsium PT EKI kembang-kempis. Mereka berharap pembayaran Kemenkes RI bisa membuat operasional tidak terganggu.
Kepala Bidang Media Kemenkes RI, Busroni Abdullah saat dikonfirmasi terpisah, belum dapat memberikan keterangan terkait utang tersebut.