Dapat Pinjaman Rp4,9 T dari Pusat, Pemprov Banten Jamin Tanpa Bunga
IDN Times/Khaerul Anwar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Banten memastikan dana pinjaman dari pemerintah pusat senilai Rp4,9 triliun menggunakan skema pinjaman nol persen atau tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dengan masa tenggang 24 bulan.
Pinjaman itu disalurkan melalui perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
"Teknis (pinjaman) nol persen yang penting semua programnya itu harus betul betul efektif bagaimana pemulihan ekonomi daerah untuk menunjang ekonomi nasional," kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai menghadiri paripurna pengesahan APBD Perubahan 2020 di gedung DPRD Banten, Jumat (14/8/2020).
Baca Juga: Jokowi Targetkan Ekonomi 2021 Tumbuh 4,5 sampai 5 Persen
1.Sebanyak Rp856 miliar masuk dalam APBD Perubahan 2020
IDN Times/Khaerul AnwarAndika mengatakan, bantuan pusat senilai Rp4,9 triliun yang diproyeksikan untuk pemulihan ekonomi daerah itu sebesar Rp856 miliar telah dimasukkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2020 yang telah disahkan oleh DPRD Banten. Kemudian sisanya senilai Rp4,1 triliun akan dimasukkan dalam APBD Banten tahun 2021.
"Kita harus mengejar target. Kami Pemprov Banten dengan adanya alokasi anggaran tersebut untuk memenuhi target-target RPJMD," katanya.
2. Pinjaman tersebut diyakini bisa menggenjot pendapatan daerah
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief RahmatPemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, berkepentingan untuk menyambut skema pemulihan ekonomi nasional yang bertumpu pada program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan itu. Hal ini sebagai upaya strategis untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berdampak pada peningkatan daya beli.
Pinjaman tersebut diyakini bisa menggenjot pendapatan daerah. "Akan menstimulasi pendapatan daerah kita, sekarang kan pendapatan kita dalam kondisi COVID mengalami penurunan yang berakibat kepada program prioritas dan penghasil daerah berkurang," katanya.
3. APBD Banten berkurang 2,4 triliun
IDN Times/Muhamad IqbalBerdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Banten, telah disahkan APBD Perubahan Pemprov Banten senilai Rp10,7 triliun. Nilai ini berkurang sebesar Rp2,4 triliun dari nilai APBD murni Pemprov Banten 2020 senilai Rp13 triliun. Kekurangan tersebut lantaran terjadinya penurunan pendapatan daerah akibat pandemik COVID-19.
Baca Juga: Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemik, Pemprov Banten Pinjam Uang ke BUMN
