Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Serang Dituntut 6 Tahun Bui

Selain pidana penjara, terdakwa Aklani juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp988 juta, dengan dikurangi Rp198 juta--dana yang dikembalikan saksi Mumu Muhidin ke rekening kas desa. Dengan demikian, menurut JPU, Aklani harus membayar sisa Rp790 juta.

Jika uang pengganti itu tidak diganti dalam kurun waktu sebulan setelah putusan pengadilan inkracht, Jaksa menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memerintahkan penyitaan aset Aklani.

"Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 3 bulan," katanya.

Aklani juga dituntut membayar denda Rp250 juta. Jika terdakwa tidak sanggup membayar, JPU menuntut agar diganti dengan hukuman penjara tiga bulan.

Dalam pertimbangan JPU, hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara Rp988 juta.

"Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan saat persidangan, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah," katanya.

Pasca pembacaan tuntutan ditunda, kemudian terdakwa akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau nota pembelaan yang akan digelar pada 20 November 2023.

Sebelumnya, JPU Kejati Banten merinci dalam dakwaan, alokasi uang apa saja yang diambil terdakwa. Pertama,  pekerjaan rabat beton di RT 03/04 Desa Lontar senilai Rp71 juta, rabat beton Rt 19/05 Desa Lontar Rp214 juta.

Selain itu, Subardi menambahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat untuk pelatihan service handphone Rp43 juta, bidang kesehatan tanggap darurat COVID-19 bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten Rp50 juta.