DPRD Reses, Anggota Dewan Dicurhati Warga Soal Amburadulnya Bansos
Tangerang Selatan, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan menerima keluh kesah dari pengurus RT dan RW terkait sengkarut data penerima dan penyaluran bantuan sosial.
"Saya sudah berkeliling ke beberapa RW di Pondok Cabe Ilir, seluruh kepala lingkungan aspirasinya seragam. Terkait amburadulnya bansos," kata anggota DPRD Tangsel, Drajad Sumarsono, Jumat (8/5).
1. Pemerintah janji 4 Mei bansos rampung. Namun, hingga kini penyalurannya masih belum jelas
Drajad mengatakan, dalam masa reses tahun anggaran 2020, dia mengaku banyak mendapat masukan dari masyarakat untuk tata kelola bansos di tengah pandemik COVID-19 yang sangat berantakan.
"Ini sangat kacau, satu kelurahan ini sampai sekarang belum menerima bansos. Sementara janji pemerintah itu dibagikan pada 4 Mei kemarin," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tangsel ini.
2. Amburadulnya bansos menunjukan pemerintah belum siap
Menurut dia, amburadulnya data dan penyaluran bansos untuk warga Tangsel ini menunjukkan pemerintah tidak siap dan tanggap menghadapi bencana.
Drajad mengatakan bahkan ada satu RT terdapat warga miskin terdampak COVID-19 berjumlah 80 KK. Namun setelah diverifikasi, jumlah yang terdata oleh pemerintah hanya 30 KK.
Lalu, ada juga salah satu RT yang sudah mengajukan data sekitar 70 KK. Namun hasil verifikasi ternyata yang menerima hanya 30 KK.
"Kalau seperti ini kondisinya, nanti warga yang dipastikan tidak menerima ini kan tahunya itu mereka sudah terdata. Tinggal menunggu bansos datang. Tetapi hasil verifikasi mereka tidak dapat, ini akan timbul dampak sosial baru di bawah," kata Drajad.
"Banyak kasus di daerah para kepala lingkungan seperti RT dan RW akhirnya ribut dengan warga karena rusaknya persoalan data ini," sambungnya.
3. Persoalan ini bisa berdampak konflik sosial
Mendengar keluhan-keluhan tersebut, dia menghubungi pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyelesaikan persoalan data penerima bansos.
"Karena ini dampaknya ialah konflik sosial di lingkungan. Bahkan ada ancaman para kepala lingkungan mereka akan lepas tanggung jawab terkait bansos ini, karena mereka juga takut dituduh korupsi bansos karena ada yang terdata, tapi nantinya tidak dapat," ungkapnya.
Drajad menegaskan bakal menyurati secara resmi ke pemerintah terkait aspirasi masyarakat soal bansos tersebut.
"Secara kelembagaan akan kami surati. Karena saya takut teman-teman dewan yang saat ini sedang reses juga mendapatkan keluhan yang sama. Sekali lagi ini dampaknya konflik sosial jika persoalan data penerima bansos ini tidak dilakukan secara transparan," kata dia.
