Pegawai SPPG di Tangerang Demo, Minta MBG Dibuat Undang-Undang
- Sebanyak 1.500 pegawai SPPG di Kabupaten Tangerang menggelar aksi damai menuntut agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilanjutkan dan memiliki dasar hukum undang-undang.
- Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, berjanji menyampaikan aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat sambil meminta pengelola SPPG memperbaiki aspek teknis serta kualitas gizi dalam pelaksanaan program MBG.
- Pemkab menekankan pentingnya distribusi makanan yang higienis, tepat waktu, dan sesuai porsi untuk mencegah keracunan serta memastikan kepatuhan terhadap legalitas dan administrasi program.
Tangerang, IDN Times - Sebanyak 1.500 pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tangerang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati Tangerang, Tigaraksa, Senin (29/6/2026). Para pegawai SPPG tersebut meminta agar program MBG tetap dilanjutkan dan dibuatkan dasar hukum undang-undang.
Ketua Koordinator Aksi, Khotib Yani, mengatakan saat ini pihaknya bersama teman-teman relawan SPPG se-Kabupaten Tangerang melakukan aksi unjuk rasa secara damai di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait makan bergizi gratis (MBG).
"Kami meminta agar Bupati Tangerang meneruskan aspirasi para relawan SPPG kepada Pemerintah Pusat, untuk melanjutkan program MBG di Kabupaten Tangerang," kata Khotib.
1. Pegawai SPPG minta ada payung hukum untuk program MBG
Lanjut Khotib, selain meminta agar program MBG dilanjutkan, peserta aksi juga meminta agar program MBG dibuatkan payung hukum berupa undang-undang, agar program tersebut tetap bisa berjalan di Indonesia, meski negeri ini mengalami pergantian kepemimpinan.
"Selain itu, kita juga minta agar dibuatkan payung hukum UU," katanya.
Menurut Khotib, program MBG sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Khususnya bagi penerima manfaat, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Tangerang.
Katanya, selain itu, program MBG juga dipercaya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang bekerja di SPPG dan para petani yang menyuplai bahan makanan di dapur SPPG ini.
"Maka dari itu, kami relawan ini ingin mendorong agar program ini terus dilanjutkan dan jangan sampai tertunda, bahkan ditutup, walaupun ada kejadian di pusat bahwa ada korupsi dan lain sebagainya. Itu kita brantas pelakunya, tetapi jangan hentikan programnya," ujar Khotib.
2. Bupati bakal sampaikan aspirasi tersebut ke pusat
Menanggapi tuntutan aksi, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan pihaknya akan melaporkan terkait tuntutan masyarakat yang meminta program MBG dilanjutkan ini kepada pemerintah pusat.
Namun, Maesyal juga memiliki catatan dan harapan kepada seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Tangerang untuk melakukan perbaikan teknis dan kualitas kandungan gizi.
"Jika program ini dilanjutkan, ada beberapa aspek teknis dan kualitas yang wajib diperbaiki dan diperhatikan bersama, yaitu kualitas menu dan gizi, lalu peningkatan dan pengawasan terhadap variasi menu makanan serta kualitas kandungan gizinya," kata Maesyal.
3. Bupati juga soroti distribusi makanan
Selain itu, Maesyal memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar bersih dan higienis demi mencegah terjadinya kasus keracunan, serta ketepatan waktu dan efisiensi dalam proses serta mekanisme penyaluran makanan agar porsinya tidak berkurang atau terlambat.
"Selain itu, harus diperhatikan aspek legalitas dan administrasi, kepatuhan terhadap persyaratan administratif serta legalitas pelaksanaan aktivitas program di lapangan," katanya.
