Pegawainya Miliki Radioaktif, Batan: Kami Serahkan ke Polisi

Anhar menyatakan, kasus kepemilikan bahan radioaktif ilegal itu sudah diserahkan kepada kepolisian. "Siapa pun yang memiliki, menggunakan, dan menyimpan zat radioaktif secara tidak sah itu sangat tidak dibenarkan dan melanggar hukum," kata dia saat menggelar jumpa pers di di Gedung 71 kawasan Puspitek, Setu, Kota Tangerang Selatan, Jumat (28/2).

Anhar menjelaskan, warga perumahan yang memiliki zat radioaktif itu memang tercatat sebagai pegawai di Batan. Sejak yang bersangkutan diperiksa polisi, Batan masih menunggu keputusan hukum terhadapnya.

Lebih lanjut Anhar menegaskan bahwa Batan secara institusi tidak pernah mengizinkan pegawainya menyimpan atau memiliki zat radioaktif secara tidak sah. "Dan untuk kepentingan pribadi," kata dia.

Oleh karena itu, Anhar kembali menegaskan, apa yang dilakukan S sudah di luar urusan kedinasan dan kelembagaan Batan. Anhar menilai, S harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi. 

Anhar juga meminta kasus itu tidak dikaitkan dengan salah satu fungsi Batan sebagai pusat teknologi dan radioaktif. Batan, imbuhnya, selalu bekerja sesuai mandat UU 10/1997 Tentang Ketenaganukliran. 

Salah satu mandat dalam UU itu, kata dia, Batan melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif dengan menerapkan sistem akuntabilitas yang mengedepankan keselamatan dan keamanan. 

Selain itu, dia menegaskan, Bapeten maupun Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA secara rutin menginspeksi semua fasilitas nuklir dan fasilitas radiasi yang dimiliki Batan. "Termasuk pusat teknologi limbah radioaktif," ucap Anhar.