Pemprov Banten Siapkan Diskon Pajak Kendaraan Mulai Agustus

Menurutnya, program tersebut ditargetkan mulai berlaku pada Agustus 2026. Namun, pemerintah masih mengkaji momentum peluncurannya, apakah bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia atau Hari Ulang Tahun Provinsi Banten.

Selain pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Pemprov juga menyiapkan diskon pokok pajak kendaraan dan pembebasan denda mutasi masuk kendaraan.

"Kita berikan diskon pada pokok pajaknya, kemudian bebas denda mutasi masuk," ujarnya.

Meski demikian, Berly belum mengungkapkan besaran diskon maupun durasi program. Seluruh ketentuan masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan saat peluncuran kebijakan.

Ia menjelaskan, kebijakan insentif kembali disiapkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan masih menjadi tantangan. "Banyak masyarakat yang masih menunda pembayaran pajak sehingga diperlukan stimulus untuk meningkatkan penerimaan daerah," katanya.

Data Bapenda menunjukkan realisasi pendapatan daerah secara nominal mengalami kenaikan pada triwulan II 2026 dibanding triwulan I. Namun, persentase capaiannya terhadap target justru menurun.

Pada triwulan I 2026, target pendapatan daerah sebesar Rp2,03 triliun dengan realisasi Rp2,03 triliun atau 99,95 persen. Sementara pada triwulan II, target meningkat menjadi Rp2,37 triliun dengan realisasi Rp2,10 triliun atau 88,90 persen.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif. Pada triwulan I, PAD terealisasi Rp1,19 triliun atau 86,07 persen dari target Rp1,38 triliun. Sementara pada triwulan II, realisasinya meningkat menjadi Rp1,64 triliun atau 95,39 persen dari target Rp1,72 triliun.

Peningkatan PAD tersebut terutama ditopang penerimaan pajak daerah. Hingga triwulan II 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp1,49 triliun atau 99,06 persen dari target Rp1,51 triliun.

"Ini yang menjadi penyebab mengapa PAD kita menguat, yakni dari pajak daerah," kata Berly.

Meski capaian pajak daerah terus membaik, Berly menilai potensi peningkatan penerimaan masih terbuka apabila kepatuhan masyarakat semakin tinggi. Karena itu, program diskon pajak dan pembebasan denda diharapkan menjadi stimulus agar masyarakat segera melunasi kewajiban pajak kendaraannya.

"Memang kendalanya masih banyak masyarakat yang menunda pembayaran pajak. Karena itu kami menyiapkan kebijakan fiskal berupa pembebasan denda pajak dan diskon pajak sebagai stimulus," ujarnya.