Pengamat Minta Pemkot Tangerang Tak Tertutup ke Publik

Diskominfo melalui Bidang DIKP pada Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik (PKKP) menggelar rapat koordinasi terkait klasifikasi informasi publik, yang diikuti seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan, yang digelar Ruang Rapat Asda III, Puspem Kota Tangerang, Jumat (22/7/2022) lalu.

"Ini harus melalui uji konsekuensi dan harus dituangkan secara jelas, memiliki dasar hukum serta memiliki retensi arsip. Karena tidak ada informasi yang dikecualikan selamanya,” kata Yunita dalam rilis yang diterima.

Ia menuturkan, jika klasifikasi informasi masing-masing OPD sudah dilengkapi secara jelas dan lengkap, PPID Utama akan menganalisis, mengklarifikasi, dan nantinya akan digabungkan dalam satu dokumen serta selanjutnya bisa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK).

“Ini menjadi salah satu tugas PPID Utama untuk memiliki dokumen dan data terkait klasifikasi informasi. Lewat data ini, semua OPD memiliki pemahaman yang sama, terkait informasi mana yang bersifat terbuka dan mana terbatas dalam hal diakses atau dipublikasikan ke publik. Sehingga, semua memiliki aturan dalam pengelolaan informasi publik,” tegasnya.

Tamil dari FPI mengungkapkan, secara semangat dirinya menyambut baik rapat koordinasi terkait klasifikasi informasi publik yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang.

"Saya mengharapkan, tidak ada lagi kebijakan di Kota Tangerang ini yang terkesan ditutup-tutupi, karena kebijakan itu adalah hasil politik yang ditujukan untuk masyarakat," kata Tamil.

Kata dia, jika bicara mengklasifikasikan informasi publik, secara posisi pemerintah daerah tentu tidak ada yang perlu ditutupi.

Karena tidak ada rahasia negara di sana yang berkaitan dengan ketahanan negara. Jika malah ada yang ditutup publik mesti curiga akan adanya penyelewengan.

"Jadi kalau di level pemda ada informasi kebijakan yang dibatasi penyebarannya ke masyarakat, patut dicurigai bahwa proses kebijakan tersebut terindikasi penyelewengan sehingga dapat dipastikan hasilnya juga akan bermasalah," kata Tamil.