Penolakan Pengelolaan Sampah dari Tangsel ke Serang Dinilai Janggal
- Aktivis mahasiswa sebut kerja sama ini munculkan banyak manfaat
- Persoalan sampah butuh problem bersama yang perlu penyelesaian lintas daerah
- Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cilowong, Agam mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya menerima kiriman sampah dari beberapa daerah di Provinsi Banten
Serang, IDN Times – Penolakan kerja sama pengelolaan sampah di Kota Serang, menuai tanda tanya. Sebab, penolakan tersebut hanya diarahkan pada kerja sama yang terjalin dengan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sementara daerah lain seperti Kabupaten Serang yang juga menjalin kerja sama tetap diperbolehkan.
Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cilowong, Agam mengungkapkan, bahwa saat ini pihaknya menerima kiriman sampah dari beberapa daerah di Provinsi Banten. Selain Tangsel, daerah lain yang bekerja sama adalah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.
“Yang Kabupaten Serang masih berjalan. Cilegon belum, kalau PSEL jadi Cilegon juga bekerja sama,” kata Agam, dikutip Jumat (9/1/2026).
Menurut Agam, dari kerja sama tersebut, pengelola TPA Cilowong menerima retribusi pengelolaan sampah sebesar Rp317 ribu per ton dari daerah pengirim. Setiap harinya, volume sampah yang masuk dari wilayah-wilayah tersebut mencapai ratusan ton.
Namun, di tengah kerja sama yang masih berlangsung itu, muncul aksi penolakan dari sejumlah pihak terhadap pembuangan sampah di TPA Cilowong. Yang dinilai janggal, penolakan tersebut hanya ditujukan kepada kiriman sampah dari Pemkot Tangsel.
1. Aktivis mahasiswa sebut kerja sama ini munculkan banyak manfaat
Kondisi itu mendapat sorotan dari Aktivis Mahasiswa Serang Raya, Muhamad Lutfi. Ia menilai kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah justru memiliki banyak manfaat, asalkan pengelolaan TPA dilakukan secara maksimal dan bertanggung jawab. “Kerja sama pengelolaan sampah antar daerah seperti dengan Kabupaten Serang dan Tangerang Selatan itu sebenarnya punya dampak positif,” ujar Lutfi.
Ia menambahkan, TPA Cilowong bahkan diproyeksikan menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah jangka panjang di Banten. “Apalagi TPA Cilowong ini diproyeksikan menjadi sumber energi masa depan di Banten dengan dibangunnya PSEL oleh Danantara tahun ini,” kata dia.
2. Persoalan sampah butuh problem bersama yang perlu penyelesaian lintas daerah
Senada, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Muhadam Labolo menilai, persoalan sampah merupakan problem bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas daerah. Menurutnya, kerja sama tidak boleh berhenti hanya pada pembuangan sampah.
“Pemerintah daerah perlu mengembangkan kerja sama tidak hanya soal pembuangan sampah ke tempat tertentu, tetapi juga pertukaran informasi dan teknologi,” ujar Muhadam.
Ia menjelaskan, daerah-daerah bisa saling berbagi pengalaman serta teknologi pengelolaan sampah yang efektif. Dengan begitu, tidak muncul kesan satu daerah menjadi pemasok, sementara daerah lain menanggung beban. “Jadi bukan hanya salah satu jadi pemasok yang lain jadi korban,” tegasnya.
Selain itu, Muhadam juga menyarankan pengelolaan TPA dilakukan secara bersama-sama agar lebih efisien dan saling menguntungkan. “Daerah bisa bekerja sama mengelola TPA secara bersama untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi, win-win solution,” katanya.
Saran lainnya adalah peningkatan koordinasi pengangkutan sampah antar daerah guna menekan biaya dan meningkatkan efektivitas. Terakhir, ia menekankan pentingnya program edukasi bersama yang melibatkan masyarakat dan pihak ketiga. “Perlu peningkatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah yang tepat kepada masyarakat secara kolektif,” kata Muhadam.
