Polisi Diminta Ungkap Dalang yang Libatkan Anak Berdemo

14 Okt 2020, 10:18 WIB

Dok. Humas Polda Banten

Serang, IDN Times - Polda Banten menetapkan sebanyak 14 orang tersangka dalam peristiwa demo rusuh penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kampus UIN SMH Banten pada Selasa (6/10/2020). Dari 14 tersangka itu, empat orang berstatus pelajar.

Empat orang tersangka demo yang masih di bawah umur kini sedang menjalani proses hukum di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten. Keempatnya tidak ditahan, namun wajib lapor karena masih usia anak dan ada jaminan dari orangtua untuk kooperatif selama proses hukum berjalan.

1. LPA mendorong polisi mengungkap dalang yang melibatkan pelajar unjuk rasa

Demo di Serang, Selasa (6/10/2020) berujung ricuh (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Menanggapi hal tersebut, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Banten mendorong agar pihak kepolisian untuk mengggali lebih dalam dan mengusut tuntas apakah ada pihak lain atau aktor intelektual yang sengaja melibatkan anak dalam unjuk rasa tersebut atau memang mereka ada di area unjuk rasa karena inisiatif pribadi sendiri.

Ketua LPA Banten Uut Lutfi mengatakan, hal ini penting untuk menentukan intervensi langkah langkah kedepannya. Apabila ada pihak yang sengaja melibatkan anak dalam kegiatan politik atau kepentingan tertentu, maka keempat anak tersebut sebagai korban dan harus diungkap siapa pihak yang melibatkan anak tersebut.

"Namun, apabila anak ini turut dalam aksi unjuk rasa karena inisiatif sendiri, maka perlu diketahui psikologi anak tersebut apakah ada persoalan pribadi anak yang sedang dialami dan bagaimana pola-pola pengasuhan dan lingkungan terhadap anak tersebut," kata Uut saat dikonfirmasi, Rabu (14/10/2020).

2. Harus mengedepankan pendekatan restorative justice

Dok. Humas Polda Banten

Uut pun menyampaikan, pihaknya telah mendorong kepolisian untuk penyelesaian kasus yang melibatkan anak di bawah umur untuk mengedepankan pendekatan restorative justice dan langkah-langkah upaya diversi sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak (SPPA).

Saat ini, LPA Banten telah berkoordinasi langsung dengan Unit PPA Polda Banten dan Seksi Perlindungan Khusus Anak DP3AKKB Banten.

"Tadi pun saya sudah berkoordinasi dengan pihak Balai Pemasyarakatan terkait bagaimana kondisi dan hasil Penelitian Masyarakat (Litmas) dari keempat anak tersebut karena hasil Litmas sangat menentukan nasib anak yang berhadapan dengan hukum kedepannya,"katanya.

3. Ancaman SKCK ternodai bagi pelajar ikut demo dinilai tidak etis

Dok. IDN Times/Maulana

Terkait ancaman pelajar yang mengikuti unjuk rasa akan kesulitan mencari kerja karena Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) "ternodai," menurutnya hal itu tidak etis karena yang berhak memutuskan anak tersebut salah atau tidak adalah peradilan.

Selain itu, Uut juga menegaskan, hal tersebut akan mengganggu psikologis anak.

"Terlalu dini yah terkait dengan ancaman SKCK ini kan pembuktiannya di ranah pradilan. Proses hukum jika memenuhi unsur masuk peradilan biar hakim memvonis anak ini bersalah tidak, itu ranah peradilan," katanya.