Rizki Natakusumah Akui Reaktivasi Jalur KA Pandeglang Berlarut-Larut

Rizki mengatakan, dengan adanya reaktivasi jalur KA ini, diprediksi ketimpangan antara penduduk Banten wilayah utara seperti Tangerang Raya dan lainnya dengan wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang akan menurun. Terlebih, pada wilayah Pandeglang yang bukan merupakan wilayah perlintasan.

"Utara penyangga ibu kota di Tangerang Raya itu sudah sangat maju. Dua jam dari situ ke kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak masih perlu pembangunan program-program strategis dari pemerintah pusat untuk bisa ditujukan ke sana untuk mengatasi ketimpangan tersebut," kata dia.

Rizki yang merupakan anggota Badan Anggaran sudah mendorong dan meminta keseriusan pemerintah untuk bisa merealisasikan proyek yang jadi visi presiden ini. Selain itu dirinya pun paham bahwa di Badan Anggaran sendiri banyak fraksi-fraksi lain anggota-anggota lain yang membawa kepentingan dari daerah pemilihannya sendiri-sendiri, sebab itu rasional.

"Tapi yang kami pertanyakan ini sudah masuk kepada visi dari pemerintah pusat sejak tahun 2014 untuk bisa memberikan keseriusannya, kalau sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus enggak cuma untuk hanya ditetapkan atau dicanangkan saja sebagai headline tapi juga harus didukung, ditopang dengan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antara daerag tertinggal tersebut pada daerah perkotaan," kata dia.

Rizki pun mempertanyakan, kenapa pemerintah lebih tertarik membangun jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung ketimbang menghidupkan kembali jalur KA Rangkasbitung-Pandeglang hingga Labuan yang notabene masih banyak wilayah tertinggal di perlintasan jalur KA tersebut.

"Kereta cepat cepat dari Jakarta-Bandung yang dianggap sangat urgent, padahal jelas sekali masyarakat di desa-desa inilah yang bisa lebih diperhatikan secara lebih oleh pemerintah pusat," kata Rizki.

Rizki berpesan, pemerintah pusat, jangan sampai ada program strategis nasional yang dianggap lebih strategis dan lain sebagainya, namun hajat hidup dari masyarakat di desa-desa, keterbukaan akses infrastruktur dan lain sebagainya malah ditelantarkan.

"Ini masalah keberpihakan, sekali lagi," kata dia.

Meski begitu, ia memastikan pemerintah dan DPR tahun ini tak menganggarkan untuk proses reaktivasi jalur KA ini.

"Kenapa ini nggak menganggarkan karena ini kesepakatan antara kedua belah pihak DPR di badan anggaran secara khususnya, tapi di sisi lain pemerintah pun harus mempunyai visi yang jelas dan harus dimasukkan ke dalam program kerja di tahun-tahun dekat ini," kata dia.

Pihaknya pun telah memberikan catatan kepada pemerintah terkait lambannya rencana ini. "Kami memberikan catatan keras di rapat persetujuan anggaran untuk tahun 2023 kemarin.  Bisa dicek dokumennya bahwa kita minta keseriusan pemerintah atas kelanjutan visi kawasan ekonomi khusus khususnya yang ada di Tanjung Lesung ini," kata dia.