SD Disegel Berbulan-bulan, DPRD Minta Pemkot Serang Terjunkan Polisi

Menurut dia, kasus atau kejadian tersebut sudah masuk ke dalam ranah hukum. Kepolisian hingga pengadilan bisa terlibat untuk mengambil langkah serta solusi yang tepat.

"Karena ada jalur hukumnya, ketika ada sengketa tentu langsung proses ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan," katanya.

DPRD Kota Serang, kata dia, tidak menyetujui adanya pemagaran atau penyegelan di lembaga pendidikan. Maka, pihaknya meminta Pemkot Serang untuk segera melakukan tindakan tegas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut termasuk dugaan tindak pidana karena telah menganggu ketertiban umum.

"Saya memang tidak setuju adanya penyegelan sepihak, tapi saya lebih tidak setuju lagi adanya pembiaran oleh pemerintah. Mereka harus segera koordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan aset negara," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Tubagus Suherman mengaku tidak melakukan pembiaran terhadap kasus seketa lahan yang terjadi di SDN Kuranji tersebut.

"Bukannya kami berdiam diri, bahkan selama ini kami berjuang. Saya juga sudah ketemu dengan pengacaranya di ruang kapolres," kata Suherman saat dikonfirmasi, Selasa (28/11/2023).

Suherman mengku, Pemkot Serang mengklaim sudah menyiapkan tim untuk mediasi-- melalui Asda I Kota Serang bersama ahli waris. Namun, ia tidak menyampaikan kapan mediasi itu akan dilaksanakan.

"Tapi meskipun melalui mediasi, keputusan akhir tetap ada di pengadilan. Makanya saya persilakan kepada ahli waris jika mau menggugat, gugat saja," katanya.