Sejumlah Kades di Banten Protes Dana Desa Dipotong untuk Pembangunan KDMP

Rafik menjelaskan, skema tersebut bukan berarti pemerintah desa harus membayar cicilan pembangunan gerai KDMP secara langsung. Namun, sebagian Dana Desa yang seharusnya diterima ditahan pemerintah pusat untuk membayar pembiayaan pembangunan gerai koperasi.

Pembangunan gerai KDMP sendiri menggunakan pinjaman dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diajukan melalui PT Agrinas. Pemerintah pusat kemudian menyicil pinjaman tersebut kepada Himbara selama enam tahun sesuai biaya pembangunan yang dikeluarkan.

Persoalan muncul lantaran pemotongan Dana Desa diberlakukan secara merata, termasuk terhadap desa yang belum memiliki gerai KDMP. Padahal, tidak semua desa memiliki kemampuan membangun gerai karena terkendala ketersediaan lahan.

Menurut Rafik, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembangunan KDMP belum menyediakan pos anggaran khusus untuk pembelian lahan. Sementara itu, pemerintah belum memberikan solusi bagi desa yang tidak memiliki tanah untuk mendirikan gerai koperasi. "Yang sangat disayangkannya kan pemerintah flat melakukan pemotongan Dana Desa itu. Termasuk desa-desa yang belum memiliki KDMP juga dikurangi anggaran desanya," kata Rafik, Senin (2/11/2026).

Kondisi tersebut membuat desa yang belum memiliki gerai KDMP kehilangan sebagian anggaran tanpa kepastian kapan pembangunan koperasi dapat direalisasikan.

Rafik menilai pemerintah seharusnya membedakan alokasi Dana Desa berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-masing desa. Pemerintah perlu mengelompokkan desa berdasarkan status pembangunan KDMP, mulai dari desa yang sudah memiliki gerai, sedang atau akan membangun, hingga desa yang belum mampu membangun karena terkendala lahan. Dengan pengelompokan tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali besaran Dana Desa yang diterima setiap kelompok. Desa yang belum memiliki kemampuan membangun KDMP diharapkan tetap mendapatkan anggaran secara utuh agar program pembangunan yang direncanakan tidak terhenti.

Ia mengatakan, pemotongan anggaran berdampak langsung terhadap rencana pembangunan yang sebelumnya disepakati melalui musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Sejumlah usulan masyarakat terancam tidak terealisasi karena anggaran yang tersedia berkurang. "Karena proyeksi pembangunan yang sudah direncanakan di tahun 2025 lewat proses, musdes proses musrenbang dan proses-proses lainnya yang ada di musyawarah desa ya, usulan-usulan dari masyarakat desa jadi bubar karena ketiadaan anggaran," ujarnya.

Menurut Rafik, keluhan mengenai pemotongan Dana Desa telah disampaikan banyak kepala desa. Meski demikian, pemerintah desa pada akhirnya harus menerima kebijakan tersebut karena merupakan keputusan pemerintah pusat.

AKSI Banten berharap pemerintah segera mengembalikan alokasi Dana Desa bagi desa yang belum memiliki KDMP. Dengan begitu, pembangunan yang bersumber dari anggaran desa tetap bisa berjalan.

Rafik menegaskan, pihaknya tidak menolak program KDMP yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia meminta pemerintah menyediakan anggaran khusus di luar Dana Desa untuk membiayai pembangunan gerai koperasi.
"Tapi ya jangan dari dana desa lah. Alokasikan dana khusus di luar dari dana desa sehingga akan semakin cepat terjadi peningkatan kesejahteraan yang lewat dana desa lalu lewat juga KDMP," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Banten, Agus Mintono mengatakan, biaya pembangunan gerai yang lebih dulu ditanggung PT Agrinas nantinya menjadi kewajiban pemerintah desa.
Pembayaran dilakukan secara bertahap melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Gerai fisiknya itu ibarat ditalangin dulu. Kalau menurut Permendes Nomor 10 Tahun 2025 ya, yang membayar itu pemerintah desa,” kata Agus. Namun, Agus belum dapat memastikan secara terperinci ketentuan pembayaran tersebut. Besaran cicilan dan mekanisme pembiayaan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

"Informasinya seperti itu (membayar Rp500 juta per tahun selama enam tahun), tapi secara hitam di atas putihnya seperti itu cuma kalau yang bayar pemerintah desa ya iya," ujarnya.

Selain persoalan pembangunan gerai, kebutuhan modal operasional juga menjadi tantangan bagi sejumlah KDMP di Banten. Selama ini, koperasi mengandalkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sebagai sumber permodalan.

Sebagian koperasi juga memperoleh dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Di Kabupaten Tangerang, misalnya, masing-masing KDMP disebut mendapatkan bantuan CSR sebesar Rp100 juta.

"Ada yang dari CSR sama ada juga dari pemerintah kota seperti di Cilegon diberi bantuannya Rp10 juta per koperasi," ujarnya.

Menurut Agus, sumber permodalan setiap koperasi dapat berbeda, bergantung pada kondisi dan kemampuan anggotanya. Penghimpunan simpanan anggota menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.

Dinkop UKM Banten juga membuka peluang untuk mengkaji alternatif pembiayaan bagi pengembangan KDMP. Namun, hingga kini belum ada skema tambahan yang ditetapkan sebagai kebijakan. “Selama ini kan sebatas dari simpanan pokok dan wajib, ditambah CSR. Ke depannya, dirasa ada terobosan yang nanti dikaji dulu sambil berjalan,” katanya.