Sidang Gugatan SK Walkot Tangsel, Pakar Soroti Prosedur Perpanjangan Jabatan Sekda

Feri mempertanyakan logika jika pejabat pemerintahan dapat menentukan sendiri proses dan tahapan dalam menerbitkan sebuah keputusan.

“Kalau pejabat bisa menentukan proses sendiri, untuk apa hukum prosedur, untuk apa tahapan itu,” ujar Feri dalam persidangan.

Menurutnya, setiap tahapan yang diwajibkan dalam aturan bukan sekadar urusan administratif. Prosedur dibentuk untuk membatasi ruang gerak kekuasaan.

“Padahal harus dipahami, tahapan (prosedur dalam aturan) dibentuk untuk membatasi kekuasaan, ia bagian dari mekanisme pembatasan,” katanya.

Feri menegaskan, kekuasaan pada dasarnya memiliki kecenderungan menyimpang sehingga harus dikendalikan melalui hukum. Ketika pejabat dapat memilih sendiri prosedur yang ingin dijalankan, menurut Feri, fungsi pembatasan kekuasaan menjadi hilang.

“Karena sifat kekuasaan cenderung menyimpang, kalau dia bebas menentukan tahapan apa saja yang ia gunakan, maka ia adalah kekuasaan absolut dan pasti menyimpang,” tegasnya.

Ia mengatakan keberadaan prosedur dalam hukum justru dimaksudkan untuk mencegah pejabat mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri.

“Pertanyaan besarnya, ngapain kita membatasi kekuasaan, dengan membuat tahapan-tahapan yang harus dijalani, ya untuk menghindari penyimpangan,” ungkapnya.

Pernyataan Feri disampaikan dalam perkara gugatan terhadap SK Wali Kota Tangsel mengenai perpanjangan masa jabatan Sekda Bambang Noertjahjo.

Penggugat menilai terdapat tahapan yang tidak dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses perpanjangan tersebut.