Warga Pulau Tunda Keluhkan PLTS Rusak, PLN Janji Bangun Tahun Ini
- Warga Pulau Tunda mengeluhkan PLTS rusak yang menyebabkan pasokan listrik tidak stabil, sementara Pemprov Banten memastikan PLN akan membangun kembali fasilitas tersebut tahun ini.
- Pembangunan PLTS baru berkapasitas 150 kWp direncanakan dimulai sekitar triwulan ketiga atau keempat 2026, dan selama prosesnya kebutuhan listrik warga ditopang genset berbahan bakar solar.
- Pemprov Banten dan Pemkab Serang mengajukan diskresi ke pemerintah pusat agar penggunaan solar untuk penerangan umum di Pulau Tunda mendapat izin khusus dari BPH Migas.
Serang, IDN Times - Warga Pulau Tunda, Kabupaten Serang, mengeluhkan kerusakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang membuat pasokan listrik di wilayah itu menjadi tidak stabil.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyebut PT PLN akan membangun kembali fasilitas tersebut tahun ini, untuk menangani krisis listrik di wilayah tersebut.
1. Pembangunan direncanakan pada akhir tahun
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy mengatakan, pembangunan PLTS baru direncanakan masuk tahap kedua pada 2026. Namun, ia belum dapat memastikan waktu pasti pelaksanaannya.
“Sekitar triwulan ketiga atau keempat,” kata Ari saat ditemui di Gedung Negara Banten, Senin (18/5/2026).
2. Untuk sementara, listrik di Pulau Tunda ditopang genset
PLTS yang akan dibangun nantinya memiliki kapasitas 150 kWp dan dikelola langsung oleh PLN. Selama proses pembangunan berlangsung, kebutuhan listrik warga akan tetap ditopang menggunakan genset berbahan bakar solar.
"Kebutuhan solar warga Pulau Tunda mencapai sekitar 300 liter per hari," katanya
3. Pemda telah mengajukan diskresi kemudahan pasokan solar ke Pulau Tunda
Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten Serang tengah mengajukan permohonan diskresi penggunaan solar kepada pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, aturan yang berlaku saat ini membatasi penggunaan solar subsidi hanya untuk sektor tertentu seperti perikanan, transportasi, pertanian, UMKM, dan layanan sosial.
“Untuk penggunaan solar sebagai penerangan umum, masyarakat Pulau Tunda meminta diskresi. Kemarin Ibu Bupati (Serang), melalui Pak Sekda, sudah menghubungi BPH Migas, dan sekarang kami kawal agar izin itu bisa segera keluar bagi masyarakat Pulau Tunda,” ujarnya.
