1.524 Calon Korban TPPO Dicegah Keberangkatannya di Bandara Soetta

Petugas imigrasi di desa, kata Galih, merupakan hal yang relatif baru. Mereka menjadi pemecah ombak dengan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang TPPO dan TPPM kepada masyarakat.

"Petugas juga tetap melakukan profiling manual, meskipun sistem autogate telah diterapkan. Ciri-ciri seperti gestur, pakaian, hingga bahasa tubuh tetap menjadi perhatian," tuturnya.

Selain itu, filter kedua dilakukan dalam proses pembuatan paspor, terutama pada tahap wawancara. Petugas imigrasi akan mendalami motif dan tujuan keberangkatan pemohon. Menurut Galih, langkah ini mampu mengidentifikasi calon korban sejak dini.

“Dari hasil evaluasi kami, ada 167 penolakan paspor yang berkaitan dengan potensi TPPO/ TPPM dan pelanggaran prosedural. Ini menjadi indikator bahwa wawancara imigrasi sangat efektif mencegah dari hulu,” jelasnya.

Untuk memperkuat pengawasan, petugas kini dibekali bodycam sebagai perangkat mobile yang berfungsi sebagai passenger analysis unit merekam proses pemeriksaan sekaligus membantu dalam analisis profiling dan perilaku penumpang.

“Harapan kami ke depan adalah integrasi sistem subject of interest. Jika ada data dari BP3MI, Kemenaker, atau Kepolisian tentang calon korban yang hendak berangkat, maka sistem kami bisa otomatis mengenali dan menolak keberangkatan,” tutur Galih.

Sementara itu, Asisten Muda Ombudsman RI, Andi, memberikan apresiasi terhadap langkah progresif Imigrasi Soekarno-Hatta dalam mencegah TPPO. Hal tersebut usai melihat langsung fakta di lapangan mengenai program seperti Simpasa dan desa binaan.

"Ini di luar tugas pokok dan fungsi imigrasi, tapi mereka tetap melakukannya. Terobosannya luar biasa,” ujar Andi usai sidak fasilitas Imigrasi di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

Menurutnya, sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta saat ini sudah sangat baik, dengan keamanan berlapis dan teknologi canggih. Namun, ia mengingatkan bahwa peluang lolosnya korban tetap ada, sehingga diperlukan kolaborasi lintas instansi.

“Imigrasi tidak bisa bekerja sendiri. Kewenangan utama TPPO memang bukan di imigrasi, tapi peran mereka dalam pencegahan sangat strategis. Diperlukan sinergi kuat antara Imigrasi, BP3MI, dan aparat penegak hukum agar korban bisa dicegah sejak dari desa,” kata Andi.