Serang, IDN Times– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten memprediksi sekitar 100 ribu calon peserta didik akan mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027. Jumlah tersebut melebihi daya tampung sekolah negeri yang tersedia, yakni sekitar 82 ribu kursi.
Kepala Dindikbud Banten, Jamaluddin, mengatakan pendaftaran SPMB akan berlangsung secara bertahap mulai 10 Juni hingga 10 Juli 2026. Total daya tampung SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten mencapai 82.703 kursi, yang terdiri dari 48.003 kursi SMA Negeri dan 34.699 kursi SMK Negeri.
"Daya tampungnya sekitar 80 ribuan, tapi yang daftar kurang lebih sekitar 100 ribu siswa," kata Jamaluddin, Kamis (4/6/2026).
Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
100 Ribu Siswa di Banten Berebut 82 Ribu Kursi SMA/SMK Negeri
Kadindik Banten Jamaludin saat diwawancara wartawan di Pendopo Gubernur Banten (IDN Times/Khaerul Anwar)
1. Ada sekitar 20 ribu siswa yang tak bisa masuk SMA/SMK Negeri
ilustrasi jadwal SPMB SMA (unsplash.com/Ed Us)
Dengan selisih antara jumlah pendaftar dan kapasitas sekolah negeri, diperkirakan sekitar 20 ribu siswa tidak akan tertampung di SMA maupun SMK Negeri. Namun, Jamaluddin memastikan pemerintah telah menyiapkan solusi melalui program sekolah gratis di sekolah swasta.
Pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan 801 SMA dan SMK swasta yang memiliki kapasitas sekitar 60 ribu siswa. Selain itu, program bantuan pendidikan juga disiapkan untuk Madrasah Aliyah (MA) dengan kuota sekitar 10 ribu siswa.
"Untuk kuota sekolah gratis swasta itu sebanyak 60 ribu untuk SMA dan SMK swasta," ujarnya.
2. Keberadaan program sekolah gratis di swasta diklaim menjadi solusi daya tampung
Ilustrasi proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Dinas Pendidikan Kota Semarang. (dok. Disdik Kota Semarang)
Menurut Jamaluddin, keberadaan program sekolah gratis tersebut membuat daya tampung pendidikan menengah di Banten masih mencukupi untuk mengakomodasi seluruh lulusan SMP yang akan melanjutkan pendidikan.
"Orangtua tidak perlu khawatir. Apabila anak mereka tidak diterima di sekolah negeri, masih ada kesempatan besar untuk mengenyam pendidikan di sekolah swasta gratis tanpa dipungut biaya SPP," katanya.
Dindikbud Banten juga mengingatkan masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan sekolah swasta peserta program gratis yang masih memungut biaya pendidikan dari siswa.
"Pemerintah akan melakukan evaluasi dan memberikan sanksi kepada sekolah yang terbukti melanggar ketentuan," katanya.
3. Andra Soni ultimatum SPMB harus berjalan transparan dan adil
Ortu siswa bertanya syarat masuk SMAN 1 Semarang dalam pelaksanaan SPMB 2025. (IDN Times/Fariz Fardianto)
Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini harus berjalan secara adil, transparan, inklusif, dan tanpa diskriminasi. Menurut Andra, SPMB Ramah merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak di Banten.
"Setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan sesuai mekanisme dan jalur yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.
Pemprov Banten, lanjut Andra, juga telah mengantisipasi kemungkinan siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri melalui kerja sama dengan ratusan sekolah swasta yang tergabung dalam program Sekolah Gratis.
Selain SMA dan SMK swasta, program tersebut juga mulai diperluas ke Madrasah Aliyah dengan target menjangkau sekitar 10 ribu siswa.
"Pemerintah berharap seluruh proses penerimaan peserta didik baru dapat berlangsung lancar dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat di Provinsi Banten," katanya.
Topics
Editorial Team
EditorIrma Yudistirani