2 Juta Kendaraan di Provinsi Banten Nunggak Pajak

10 Aug 2023, 12:22 WIBKota Serang

Khaerul Anwar

News

Channel

Add Us on Google

2 Juta Kendaraan di Provinsi Banten Nunggak Pajak

Ilustrasi samsat ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Serang, IDN Times - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mencatat, lebih dari dua juta pemilik kendaraan bermotor di Banten masih menunggak pajak. Mayoritas penunggak pajak adalah pemilik kendaraan bermotor roda dua.

Kabid Pengendalian Sistem Informasi dan Evaluasi Bapenda Banten, Ginanjar Gumelar mengatakan, dari sebanyak 5 juta wajib pajak kendaraan roda empat dan roda dua, namun hanya 3 juta wajib pajak yang aktif membayar pajak.

"Sementara 2 juta lainnya wajib pajak yang menunggak," kata Ginanjar, Kamis (10/9/2023).

1. Realisasi pedapatan pajak baru 59 persen

Ilusatrasi Samsat Drive Thru untuk pembayaran pajak kendaraan. IDN Times/Rudy Bastam

Ginanjar Gumelar mengungkapkan, realisasi pendapatan pajak di Provinsi Banten sudah mencapai angka 59 persen dari target Rp8,5 triliun. Angka tersebut tercatat hingga tanggal 7 Agustus 2023. Bapenda optimis target pendapatan pajak bakal tercapai di akhir tahun.

"Masih ada waktu untuk mencapai target, hal itu tidak semata-mata masyarakat datang (membayar pajak) tentu ada upaya kita untuk menyadarkan (masyarakat untuk membayar pajak), termasuk generasi muda," katanya.

2. Ada lima jenis pajik pajak yang dipungut Pemprov Banten

ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, Plt Kepala Bapenda Banten Deni Hermawan mengungkapkan, banyak manfaat dari membayar pajak, mulai dari untuk pembangunan, pendidikan hingga kesehatan yang perlu diketahui masyarakat termasuk para wajib pajak pemula.

Deni menuturkan, ada lima jenis pajak yang dipungut atau kewenangan Pemprov Banten untuk modal pembangunan. Pertama adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

"Anak muda bagian dari strategis, agen perubahan yang bisa menerima pesan ini secara utuh, untuk kembali disampaikan kepada orang di sekitarnya," katanya.

3. Bapenda mengakui kasus pegawai oknum pajak jadi alasan warga enggan bayar

IDN Times/Khaerul Anwar

Terkait banyak oknum pegawai pajak yang tidak amanah, Deni mengakui banyaknya kasus oknum pegawai pajak sering dijadikan alasan bagi wajib pajak untuk tidak taat membayar pajak.

"Memang kita akui berbagai kasus baik di pusat maupun daerah, itu membuat masyarakat semakin enggan membayar pajak. Tapi kita harus komitmen bersama, karena semua kasus yang terjadi diselesaikan secara hukum," katanya.