Aliansi Buruh: Gubernur Wahidin Harus Minta Maaf

Maman Nuriman menjelaskan, seluruh unsur serikat pekerja dan serikat buruh yang tergabung dalam AB3 mengutuk dan mengecam dengan keras ucapan Wahidin Halim yang di sampaikan kepada publik dan awak media dalam merespons aksi-aksi unjuk rasa kaum Buruh Banten.

Pasalnya, Wahidin Halim dengan sengaja telah melecehkan dan menghina perjuangan kaum buruh dalam menuntut kenaikan upah yang layak.

"Wahidin Halim dengan serampangannya mengatakan, 'silakan saja pengusaha mencari pegawai baru jika karyawannya tidak mau dengan gaji yang sudah ditetapkan oleh pemprov' Gubernur juga mengklaim bahwa ada banyak pengangguran yang mau di bayar Rp2,5 juta sampai Rp4 juta," kata Maman. 

Bahkan, kata Maman, Wahidin menyampaikan bahwa Gaji Pokok Gubernur hanya Rp2 juta yang seolah-olah itu adalah pendapatan gubernur, padahal menurut riset Seknas Fitra Gaji Gubernur Banten adalah masuk 10 besar gaji tertinggi gubernur di Indonesia, yaitu sekitar Rp299 juta per bulan.

"Ucapan tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa rezim hari ini semakin menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan modal, dan tidak berpihak kepada rakyat mayoritas, termasuk kaum buruh," kata dia.

Dalam pernyataannya, AB3 juga mengeluarkan empat sikap terkait langkah mereka dalam menyikapi polemik kenaikan upah.

1. Hapus seluruh Peraturan turunan (PP 34, PP 35, PP 36, dan PP 37) yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja sesuai dengan Amar Putusan MK Poin 7!

2. Segera revisi SK Kenaikan UMK tahun 2022 sebesar 5,4 persen seluruh Kota/Kabupaten di Propinsi Banten!

3. Berlakukan kembali Kenaikan Upah Sektoral untuk seluruh kaum buruh!

4. Mengecam pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim yang menghina dan melecehkan suara dan aksi-aksi perjuangan kaun buruh Banten dalam memperjuangkan kenaikan Upah dan hak-hak kaum buruh yang di jamin dalam UU No.9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.