Cegah Pelanggaran Hukum Lepas Pantai, Pertamina Gandeng Kejati Banten
Pengeboran migas lepas pantai rawan terjadi pencemaran
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang, IDN Times - PT Pertamina menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten untuk mengantisipasi permasalah hukum mulai dari perdata hingga tata usaha negara, khususnya di lepas pantai.
Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, dengan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara, pihaknya dapat memberikan langkah-langkah progresif.
Hal itu, kata Eben Ezer, dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik menuju system Good Corporate Governance.
“Langkah progresif tersebut sangat penting dan dibutuhkan seperti diamanatkan Undang-undang untuk memberikan bantuan hukum," kata Eben Ezer, Jumat (26/11/2022) di Tangerang Selatan.
1. Pengeboran migas lepas pantai rawan terjadi pencemaran
Ditambahkan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Agustin, pengeboran minyak dan gas lepas pantai rawan terjadi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir perlintasan Banten.
"Bantuan ini guna meminimalisir gugatan hukum serta dampak pencemaran lingkungan," ungkapnya.
Agustin menyebut, pengeboran minyak bisa saja berdampak terhadap lingkungan. Upaya-upaya mitigasi makanya perlu dilakukan sebagai pencegahan terjadinya masalah.
"Banyak lokasinya. Opsor itu bisa bergerak ada yang bisa di atas kapal minyak," terangnya.
Baca Juga: Arti Kode SPBU Pertamina, 31, 34, dan 54, Gak Semua Milik Pertamina!