Serikat Pekerja: Lima Ribu Buruh di Kota Tangerang Sudah Kena PHK

2. SPSI menilai, banyak aturan ketenagakerjaan di pusat tak jelas

Menurutnya, pemerintah daerah sangatlah sulit menghindari kebijakan PHK di tengah pandemi COVID-19. Sebab, aturan pada tingkat pusat pun hingga kini tidak jelas.

Salah satu aturan tak jelas itu adalah aturan Kementerian Ketenagakerjaan yang mewajibkan membayar THR penuh minimal satu bulan upah. “Tapi di sisi lain dia memberikan ruang apabila tidak mampu dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha,” terangnya.

Padahal, lanjut Hardiansyah, para pekerja selalu berada di posisi lemah jika sudah dihadapkan dengan pihak perusahaan. Berdasarkan laporannya, karyawan yang mengalami PHK ada yang mendapatkan pesangon secara penuh dan ada yang tidak.

“Ada yang tidak diberikan kompensasi pesangon sama sekali sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003,” katanya.