Wakili Apkasi, Zaki Harap DPR Dorong Tunda Penghapusan Honorer
Penghapusan honorer bisa hambat Pemilu 2024
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang, IDN Times - Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pemerintah daerah terutama kabupaten yang berada di luar pulau Jawa masih membutuhkan tenaga honorer.
Menurut dia, banyak pertanyaan, baik dari forum maupun asosiasi pemerintah terkait program pemerintah pusat yang akan meniadakan tenaga honorer pada November 2023.
"Setelah kami diskusi dengan seluruh anggota atau yang mewakili, ada beberapa pertimbangan yang akan disampaikan juga ke pemerintah pusat terkait dengan keberadaan honorer di daerah. Jadi mohon aspirasi ini bisa dibawa dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat," kata Zaki, Jumat (25/11/2022).
Hal itu disampaikan Zaki saat memimpin rombongan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI. Acara tersebut digelar di ruang rapat Komisi IX, Komplek DPR MPR RI Senayan Jakarta, Kamis (24/11/22).
Kehadiran Bupati Zaki yang juga sebagai Wakil Ketua Apkasi untuk membahas tenaga honorer bidang kesehatan dengan APPSI, APKASI dan AKOPSI dengan Panja Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh.
Baca Juga: Bupati Zaki Minta DPR RI Beri Solusi Penghapusan Honorer di Tangerang
1. Pemerintah diminta pertimbangkan dengan matang
Zaki mengatakan, Apkasi mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam rangka penataan melalui penghapusan terhadap honorer.
Namun pemerintah pusat juga harus mempertimbangkan dengan matang bahwa pelaksanaan penghapusan tenaga kesehatan dan honorer lain tersebut bersamaan dengan rangkaian kegiatan pemilu legislatif, pemilu presiden dan juga pilkada yang akan dilaksanakan di awal tahun 2024.
Baca Juga: Tangerang Kirim Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur