Serang, IDN Times - Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pembengkakan belanja pegawai daerah akibat pengangkatan massal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Diketahui, Pemerintah Provinsi Banten dijadwalkan akan melantik sebanyak 11.737 PPPK secara bertahap pada 1 Agustus dan 1 Oktober 2025.
Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Andra: Gaji 11.737 PPPK Berpotensi Membebani APBD Rp900 Miliar
Dok. Khaerul anwar
Intinya sih...
Gaji PPPK sementara ini pakai APBD, harap bantuan pusat
Total kebutuhan gaji PPPK diperkirakan Rp900 miliar
Pemprov Banten tengah mengkaji kemungkinan efisiensi belanja pegawai
1. Gaji PPPK sementara ini pakai APBD, harap bantuan pusat
Dok. Istimewa/IDN Times
Menurut Andra Soni, sementara ini gaji para PPPK akan dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten, sembari menunggu kejelasan dari pemerintah pusat terkait skema pembiayaan jangka panjang.
"Sistem penggajiannya sementara kami anggarkan di APBD. Harapannya, tentu ke depan bisa dibiayai oleh pemerintah pusat. Karena saat menjadi beban APBD, otomatis belanja pegawai kita bisa melampaui batas toleransi," kata Andra kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).
2. Total kebutuhan gaji PPPK diperkirakan Rp900 miliar
IDN Times/Khaerul Anwar
Ia menyebut, total kebutuhan anggaran untuk menggaji PPPK di Banten mencapai sekitar Rp900 miliar lebih per tahun. Angka ini dinilai cukup signifikan dan berpotensi mengerek proporsi belanja pegawai dari semula di bawah 30 persen menjadi sekitar 33 persen.
"Angkanya cukup besar menurut saya, dan ini terjadi di semua daerah. Karena itu kami berharap ada solusi dari pemerintah pusat," katanya.
3. Pemprov Banten tengah mengkaji kemungkinan efisiensi belanja pegawai
Andra Soni (Dok.Khaerul Anwar)
Andra menyampaikan, pengangkatan PPPK merupakan kebijakan nasional yang menggantikan sistem tenaga honorer--yang sebelumnya sudah dihapus. Pemerintah daerah diwajibkan mengangkat tenaga honorer yang memenuhi syarat menjadi PPPK, namun sebagian besar daerah kini menghadapi tantangan fiskal akibat meningkatnya kebutuhan belanja pegawai.
"Kemungkinan efisiensi belanja pegawai untuk menjaga postur anggaran tetap sehat sedang kami bahas," katanya.
This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Topics
Editorial Team
EditorIta Lismawati F Malau
Follow Us