Apindo: UMP Naik 6,5 Persen Bisa Picu Bencana di Dunia Usaha Banten

Sejauh ini, menurut Yakub, pengusaha sudah banyak hal yang menjadi beban setiap bulannya, seperti kenaikan biaya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, upah sundulan, selisih Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 2027.

"Itu belum termasuk beban pengeluaran tahunan bagi perusahaan, seperti uang THR, biaya kompensasi bagi PHK karyawan dan pensiun, serta kompensasi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)," katanya.

Yakub menuturkan, kebijakan itu kini menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Sebagian menilai keputusan ini sangat menguntungkan kelompok pekerja yang selama ini kurang mendapatkan pemasukan yang memadai dari gaji atau upah kerja yang diterima. Sebaliknya, keputusan yang sama mendapat sambutan kritis dari pelaku usaha.

Oleh karenanya, Apindo, salah satu kelompok usaha yang mencoba mempertanyakan dasar keputusan kenaikan upah 6,5 persen ini.

"Sebetulnya, yang jadi persoalan bukan kenaikannya, sebab kami di organisasi pengusaha pun sepakat dengan kenaikan secara bertahap itu. Akan tetapi, yang kami persoalkan adalah dasarnya apa? Kan, semua keputusan harus memiliki dasar yang kuat, terlebih ini menyangkut kebijakan publik, yang dampaknya bukan main-main," katanya.

Dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi di atas, dia meminta kepada pemerintah agar kembali memaknai relasi tripartite (pemerintah, perusahaan, pekerja) secara sehat dan suportif.

"Sebab jika tidak, hal ini akan memicu persoalan yang jauh lebih kompleks ke depan," katanya.

Selain itu, ia meminta berbagai pihak terutama kelompok strategis untuk merundingkan lagi kelanjutkan pemberlakuan kebijakan kenaikan upah tersebut.

"Kami juga menyayangkan pihak Pemprov Banten yang sampai sekarang belum mengeluarkan SK Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) agar keterwakilan unsur sesuai untuk melakukan berbagai perundingan terkait UMP," katanya.