BPS Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Tak Berkaitan dengan Pajak

Muladi menjelaskan, seluruh informasi yang diberikan responden dilindungi oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional. Data yang dikumpulkan juga tidak akan dipublikasikan secara individu.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang diberikan tidak akan dipublikasikan secara perorangan, tidak berkaitan dengan pajak, dan hanya disajikan dalam bentuk data agregat. Kerahasiaannya dijamin," kata Muladi, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, Sensus Ekonomi menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar, termasuk usaha yang berbasis digital.

Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Tangerang menerjunkan 1.256 petugas lapangan yang akan mendatangi langsung lokasi usaha. Mereka bertugas menghimpun berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menggambarkan perkembangan dunia usaha di Kota Tangerang.

Data yang terkumpul nantinya akan menjadi bahan dasar dalam penyusunan statistik ekonomi daerah maupun nasional. Hasil sensus juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat terkait struktur dan potensi ekonomi di Kota Tangerang.

"Data ini menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Muladi.

Meski pendataan terus berjalan, BPS mengakui masih menemukan sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah penolakan dari sebagian pelaku usaha, terutama di beberapa kawasan permukiman.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPS memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT dan RW agar proses pendataan dapat berlangsung lebih lancar.

Muladi berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas. Menurutnya, partisipasi pelaku usaha menjadi kunci untuk menghasilkan data yang akurat.

"Dukungan masyarakat sangat penting agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Kota Tangerang. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat," tuturnya.