Bupati Serang Ngeluh Marak Galian Pasir Ilegal Hingga Krisis Air Bersih
- Izin di provinsi dan pusat, tapi dampak aktivitas tambang sangat dirasakan warga. Dampaknya termasuk jalan rusak, kecelakaan meningkat, dan lingkungan rusak.
- Ada beberapa kecamatan di Serang yang mengalami krisis air bersih, seperti Pontang, Tirtayasa, dan Tanara. Sungainya tercemar limbah industri dan butuh arahan serta support pemerintah pusat.
- Ketua MPR RI siap memfasilitasi pertemuan antara kepala daerah Banten dengan kementerian terkait. Aspirasi daerah tentang infrastruktur, perhubungan, kesehatan, dan pertanian akan dia bantu sampai ke pusat.
Serang, IDN Times – Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan sejumlah persoalan strategis di wilayahnya saat kunjungan kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani ke Provinsi Banten, Senin (14/7/2025). Dalam forum di Pendopo Gubernur Banten, Zakiyah menyoroti maraknya galian pasir ilegal, keterbatasan infrastruktur kesehatan, hingga krisis air bersih yang masih membelenggu sejumlah kecamatan.
“Di Kabupaten Serang masih ada desa tertinggal, tapi yang sangat kami khawatirkan adalah galian pasir. Saya turun langsung ke lapangan, izinnya untuk permukiman tapi kenyataannya dijadikan lokasi tambang,” kata Zakiyah.
1. Izin di provinsi dan pusat, tapi dampak aktivitas tambang sangat dirasakan warga
Ia menjelaskan, meskipun izin berada di bawah kewenangan provinsi dan pemerintah pusat, dampak aktivitas tambang sangat dirasakan warga.
“Jalan rusak, kecelakaan meningkat, lingkungan rusak. Kami mohon dukungan agar perizinan dievaluasi menyeluruh dan dikembalikan pada fungsi semestinya,” ujarnya.
2. Ada beberapa kecamatan di Serang yang mengalami krisis air bersih
Krisis air bersih pun turut disampaikan. Menurut Zakiya, wilayah seperti Pontang, Tirtayasa, dan Tanara telah lama mengalami kesulitan akses air layak konsumsi.
“Sejak saya kecil sungainya tidak pernah bersih. Limbah industri mencemari, sudah sering didemo warga. Sungai ini tanggung jawab pemerintah pusat, kami mohon arahan dan support,” katanya.
3. Ketua MPR RI siap fasilitasi ke kementerian terkait
Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons positif semua aspirasi yang disampaikan. Ia mengidentifikasi empat isu dominan yang diangkat para kepala daerah, yakni infrastruktur, perhubungan, kesehatan, dan pertanian.
“Yang paling banyak disuarakan adalah persoalan pekerjaan umum seperti jalan desa, banjir, dan pengairan. Tapi yang mengangkat isu pertanian masih sangat sedikit,” katanya.
Muzani menegaskan dia siap memfasilitasi pertemuan antara kepala daerah Banten dengan kementerian terkait. “Saya tidak punya kewenangan teknis, tapi saya bisa bantu mengawal agar aspirasi daerah ini sampai ke pusat.” katanya.
Dalam forum tersebut, turut hadir kepala daerah lainnya seperti Wali Kota Serang Budi Rustandi, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Wali Kota Tangerang Sachrudin, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, serta perwakilan dari Pemkab Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Mereka turut menyampaikan persoalan serupa yang dihadapi masing-masing daerah.
