Kota Tangerang, IDN Times - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Saeroji mengkritisi Dinas Pendidikan Kota Tangerang terkait jumlah SMP negeri yang jauh lebih sedikit dari pada SD Negeri di Kota Tangerang.
Berdasar situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) https://dapo.kemdikbud.go.id, ada 36 SMP negeri yang tersebar di 13 kecamatan di kota itu. Sedangkan, di Kota Tangerang, terdapat 339 SD negeri yang tersebar di Kota Tangerang.
Dari angka tersebut, jumlah SMP Negeri di Kota Tangerang terbilang jauh lebih sedikit dibanding jumlah SD negeri yang ada. Saeroji menilai masalah klasik ini harus segera ada solusi.
"SMP itu belum mencukupi dengan jumlah siswa SD yang keluaran tahun ini. Tiap tahun juga kan. Bahkan, SMP Negeri itu baru bisa menampung 30 persen dari jumlah siswa yang keluar dari SD," kata Saeroji melalui sambungan telepon, Jumat (11/6/2021).
Permasalahan kedua, Soeroji menilai, kebanyakan SMP negeri di Kota Tangerang berlokasi di Kecamatan Tangerang. Di sisi lain, ada kecamatan lain yang justru tidak memiliki SMP.
Padahal, kata dia, jumlah siswa yang memasuki jenjang SMP gak hanya terkonsentrasi di Kecamatan Tangerang, melainkan kecamatan lain juga.
Masalah itu bakal memengaruhi proses jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 yang dalam waktu dekat dilaksanakan. "Dengan sistem zonasi pasti banyak yang bermasalah. Tahun kemarin sudah banyak bermasalah. Ada daerah yang tidak masuk ke zonasi," paparnya.
Saeroji menyampaikan, jangan sampai siswa miskin tidak bisa mengakses sekolah negeri karena dia jauh dari zonasi. DIa berharap, ada pemerataan agar siswa-siswa miskin pun bisa bersekolah di SMP negeri.
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kota Tangerang ini meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membangun SMP negeri di daerah yang memiliki pertumbuhan masyarakat tinggi.
Menurut Saeroji, Pemkot Tangerang wajib mengkaji terlebih dahulu sebelum membangun SMP negeri.
"Paling tidak, ada hak yang sama dari seorang siswa (untuk) mendapat pendidikan dari sekolah yang dikelola pemerintah di sekolah negeri di tiap wilayah," paparnya.