JPPI: Sekolah Rakyat Langgar Prinsip Inklusif

Merujuk pada insiden terbaru terkait protes komunitas penyandang disabilitas yang merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan program tersebut, Ubaid memperingatkan bahwa rencana pemangkasan subsidi terhadap sekolah-sekolah swasta yang melayani masyarakat miskin demi mendanai Sekolah Rakyat akan berdampak serius.

“Ya kalau subsidi dikurangi, ya lama-lama mereka akan gulung tikar dan angka anak tidak sekolah bisa tambah melonjak. Sebab, masalah pendidikan saat ini terkait dengan akses adalah beban biaya yang berat dan kurangnya infrastruktur sekolah,” jelasnya.

JPPI juga mempertanyakan lembaga pelaksana dari program ini. Rencana pemerintah yang menunjuk Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengelola Sekolah Rakyat dinilai menyalahi pembagian tugas antarkementerian.

“Potensial akan kocar-kacir pelaksanaannya dan kualitasnya akan morat-marit. Kemensos sejak didirikan tidak ditugaskan untuk mengurusi pendidikan dasar dan menengah, sudah ada Kemendikdasmen," kata dia.

Ini, lanjut Ubaid, semakin tidak jelas wewenang masing-masing kementerian dan lembaga negara. Kemensos ngurusin dikdas, Kemendikti urusin sekolah menengah, TNI urusin anak nakal.

"Semakin gak jelas ini pendidikan anak bangsa ini mau dibawa ke mana?” tegas Ubaid.