Kepala UPT Jadi Tersangka Pengadaan Lahan Samsat Malingping

Asep menjelaskan, SMD yang juga menjabat sekretaris panitia tim pengadaan lahan UPTD Samsat baru Malingping telah mengetahui bahwa di lokasi tersebut akan dibangun gedung kantor baru.

Kemudian dia membeli lahan milik warga dengan harga sebesar Rp100 ribu per meter (m) dan menjual ke negara dengan harga Rp500 ribu/ m. Diketahui, total luas tanah pembangunan kantor baru itu sekitar 6.400 meter persegi.

"Ini yang disebut corruption by design. Dia tahu persis ini akan dibangun, kemudian dia beli," katanya.

Namun, agar tidak diketahui bahwa tanah yang akan dibeli negara adalah miliknya, nama-nama dalam sertifikat tanah masih atas namakan pemilik sebelumnya. Dari sekitar 6.400 m2 itu terbagi dalam 3 sertifikat.

"Tapi pada saat membayaran dia memiliki selisih daripada harga yang diterima oleh pemilik asal," tuturnya.

Diketahui, rencana awal sekitar Juli 2020, akan dibelanjakan lahan sekitar 10.000 meter persegi untuk gedung Samsat baru. Namun pasca adanya refocusing APBD Banten 2020-- karena adanya pandemik COVID-19-- anggaran berkurang. Belanja lahan pun turun dari 10 ribu m2 menjadi 6.500 m2.

Tersangka SMD saat ini sudah ditahan sementara di Rutan Pandeglang. Kejati Banten pun  sedang menghitung berapa kerugian negara dalama perkara korupsi tersebut.

Asep mengutarakan, kasus ini masih dalam proses pendalaman penyidikan untuk mengungkap siapa saja aktor yang terlibat dalam korupsi pengadaan lahan tersebut.

"Kemungkinan ada calon tersangka baru ada. Kami tidak akan mengandai-andai siapa, tapi kami akan bertindak profesional," katanya.