Konflik Yayasan TKIP-SDIP Pamulang, DPRD Prioritaskan KBM Kondusif

Menurut Ricky, perhatian utama DPRD saat ini adalah memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di TKIP dan SDIP Pamulang tetap berjalan aman, lancar, dan kondusif.

Ia mengatakan persoalan kepemilikan maupun konflik antar-yayasan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Sementara itu, anak-anak dan guru tidak boleh menjadi pihak yang terdampak konflik tersebut.

“Concern dari DPRD adalah menyelamatkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang terjadi di TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) di Pamulang,” ujarnya.

Ricky mengatakan DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Tangsel memiliki sikap yang sama, yakni mengutamakan keberlangsungan KBM.

Apabila kembali terjadi aktivitas yang mengganggu kegiatan belajar mengajar, DPRD Tangsel siap turun langsung ke sekolah untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung.

“Kami dari DPRD justru fokusnya di situ, pada kegiatan belajar mengajar yang ada di TKIP maupun SDIP. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu berlangsungnya KBM, kami akan turun tangan ke lapangan,” katanya.

Ricky mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan dari yayasan lama maupun orang tua murid terkait situasi di lingkungan sekolah. Namun, DPRD tidak akan langsung mengambil kesimpulan berdasarkan satu pihak.

Karena itu, Komisi II berencana mengundang yayasan baru serta aparat penegak hukum untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut.

“Tidak berarti memanggil untuk pemeriksaan, tetapi lebih kepada meminta pendapat mereka seperti apa,” jelas Ricky.

Ia mengatakan DPRD juga mendapat informasi mengenai dugaan pendudukan, perubahan akses kunci ruang tata usaha (TU), hingga pembongkaran kamera pengawas atau CCTV.

Namun, jika persoalan tersebut sudah masuk dalam proses penanganan aparat penegak hukum, DPRD akan menghormati proses yang berjalan.

Ricky menyebut pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD sebelum menentukan jadwal pemanggilan. Surat undangan rencananya mulai disiapkan dan dikirimkan, dengan kemungkinan agenda pemanggilan dilakukan dalam waktu dekat.

“Pimpinan meminta tolong tidak diputuskan apa-apa dahulu. Nanti coba kita diskusikan lebih lanjut,” katanya.

Dalam RDP, Ricky juga menyebut adanya perbedaan dokumen antara yayasan lama dan yayasan baru. Menurut dia, yayasan lama mengantongi SK Kementerian Hukum dan HAM sejak 2006. Sementara yayasan yang baru disebut memiliki SK pada 2026.

“Yayasan yang lama itu SK Kumham-nya tahun 2006. Nah, ternyata yayasan baru tadi barusan dilihat SK Kumham-nya tahun 2026. Jadi selisih 20 tahun,” ujarnya.

Terkait status tanah dan bangunan sekolah, Ricky mengaku belum melihat dokumen kepemilikan secara langsung. Ia hanya menyampaikan informasi yang diterima dalam RDP dari pengurus yayasan lama.

“Informasi yang tadi disampaikan oleh pengurus yayasan yang lama adalah itu merupakan aset mereka, bukan aset negara—baik tanah maupun bangunan yang ada di Pamulang,” katanya.

Perwakilan orang tua murid, Mia, mengatakan kedatangan mereka ke DPRD bukan untuk ikut menentukan pihak yang berhak mengelola yayasan.

Menurutnya, orang tua hanya ingin memastikan anak-anak dapat bersekolah dengan aman, nyaman, dan tanpa terganggu konflik yang terjadi.

“Kami tidak fokus pada konflik yayasan atau hal lainnya karena itu bukan ranah kami. Fokus kami adalah bagaimana proses belajar-mengajar anak-anak tidak terganggu, baik dari sisi siswa maupun guru-guru,” ujar Mia.

Ia mengatakan kondisi sekolah pada Rabu sudah kembali normal. Anak-anak telah mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah.

“Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah masuk sekolah dan belajar seperti biasa. InsyaAllah, kegiatan ekstrakurikuler juga berjalan hari ini, sesuai informasi yang kami terima dari pihak sekolah,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin, siswa mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari rumah. Mia menilai metode tersebut kurang efektif jika diterapkan terlalu lama, terutama bagi siswa sekolah dasar.

Salah satu orang tua murid lainnya mengaku khawatir setelah adanya kericuhan yang terjadi sebelumnya di lingkungan sekolah. Ia menyebut anaknya mengalami ketakutan setelah melihat kejadian tersebut.

Pernyataan itu disampaikan sebagai pengalaman dan kekhawatiran pribadi orang tua terkait dampak konflik terhadap anak-anak.

Ia juga menyampaikan kekecewaan karena mengaku belum menerima permintaan maaf dari pihak yang menurutnya terkait dengan kejadian tersebut.

“Kami pihak orang tua adalah pihak yang paling dirugikan dalam konflik ini, khususnya bagi anak-anak kami yang masih usia sekolah dasar,” ujarnya.

Menurutnya, konflik antarpihak seharusnya tidak sampai mengganggu kenyamanan maupun psikologis siswa. Mia menegaskan kembali bahwa kepentingan utama orang tua adalah memastikan anak-anak dapat belajar dengan tenang.

“Bagi kami, kenyamanan anak-anak dalam belajar adalah prioritas utama. Bagaimana mereka bisa menyerap ilmu jika tidak merasa nyaman di sekolah?” katanya.

Dengan adanya komitmen DPRD untuk menjaga keberlangsungan KBM, orang tua berharap seluruh pihak yang terlibat dalam konflik dapat menahan diri dan menyerahkan persoalan kepemilikan yayasan kepada mekanisme hukum.

Sementara itu, DPRD Tangsel memastikan persoalan hukum tetap berjalan di ranahnya, sedangkan kegiatan pendidikan di TKIP dan SDIP Pamulang harus tetap berlangsung tanpa gangguan.